Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menginstruksikan jajarannya untuk mendukung kelancaran pemeriksaan laporan keuangan Kemenhub tahun 2022 yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.Rekomendasi dari BPK sangat penting agar kita selalu berbenah dan berbuat yang terbaik dalam upaya meningkatkan pelayanan. Mengingat pelayanan yang kami berikan langsung bersentuhan dengan masyarakat
“Saya selalu sampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan akan semakin meningkatkan kualitas dan kepercayaan diri jajaran Kemenhub untuk menjalankan tugas pengelolaan keuangan negara secara good governance (tata kelola pemerintahan yang baik),” kata Menhub di Jakarta, Selasa.
Pada Selasa (22/11), Menhub menerima kedatangan tim BPK dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Interim.
Selain memeriksa laporan keuangan, BPK juga akan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan revitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma yang dilakukan pada tahun ini untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan KTT G20.
Menhub mengatakan, hasil pemeriksaan dari BPK menghasilkan sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
“Rekomendasi dari BPK sangat penting agar kita selalu berbenah dan berbuat yang terbaik dalam upaya meningkatkan pelayanan. Mengingat pelayanan yang kami berikan langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya.
Sejumlah arahan Menhub kepada jajarannya dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan yaitu: pertama, segera menyampaikan permintaan dokumen pemeriksaan segera lengkap pada tim pemeriksa BPK.
Kedua, mengadministrasikan dan melakukan digitalisasi seluruh dokumen pemeriksaan secara tertib.
Ketiga, bersikap kooperatif dan secara proaktif mengkomunikasikan dengan tim pemeriksa apabila terdapat kendala atau permasalahan di lapangan, dan seluruh rekomendasi dari hasil pemeriksaan harus segera ditanggapi dan tindak lanjuti secara tuntas.
Sementara itu, Anggota I BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, pemeriksaan interim ini dilakukan untuk menyelaraskan cara pandang antara Kemenhub dengan BPK, dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang audited atau sudah memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan.
“Kami berharap tidak ada temuan berulang yang terjadi di Kemenhub, agar energi kita tidak habis untuk menyelesaikan permasalahan yang sama dari tahun ke tahun. Semoga rekomendasi kami dapat membantu rekan-rekan di Kemenhub untuk mencegah temuan berulang kembali terjadi di masa yang akan datang,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Nyoman juga turut mengapresiasi kinerja Kemenhub yang telah sukses mendukung kelancaran penyelenggaraan KTT G20.
Kemenhub terus berkomitmen untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara secara akuntabel.
Sejak 2013 hingga 2021 atau Sembilan kali berturut-turut, Laporan Keuangan Kemenhub selalu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Kemenhub juga berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemenhub di masa yang akan datang.
Turut hadir pada kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Interim BPK RI antara lain Auditor Utama Keuangan Negara I BPK DR. Ahsanul Haq, Kepala Auditorat I.D BPK Firman Nurcahyadi, Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Djoko Sasono, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Umar Aris.
Baca juga: Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2021 kembali raih opini WTP
Baca juga: BPK fokus satker berisiko dalam pemeriksaan LK Kemenhub Tahun 2021
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2022
