Pemerintah Kabupaten Pidie melaksanakan imunisasi polio secara massal terhadap anak usia 0 sampai 13 tahun setelah ditemukan kasus polio di Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie.
“Pencanangan imunisasi polio tetes (OPV) dilakukan untuk penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) polio di Pidie dari empat kasus yang telah ditemukan,” kata Wahyudi Adisiswanto di Sigli, Senin.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela penetesan vaksin polio perdana yang dilaksanakan di Alun-alun Kota Sigli yang diikuti 1.000 anak.
Ia menjelaskan pelaksanaan vaksinasi serentak tersebut akan berlangsung hingga 4 Desember dan akan dilanjutkan pada Puskesmas dengan pasokan pertama diterima dari Kementerian Kesehatan RI sebanyak 2.200 vial vaksin, pervial untuk 50 tetes.
Baca juga: Dinkes targetkan 95 persen anak Abdya diimunisasi Polio
Baca juga: Kemenkes sebut kasus campak dan difteri cukup tinggi di Aceh
Kemudian pihaknya juga telah melakukan investigasi kasus, pengambilan sampel, intervensi lingkungan, advokasi, sosialisasi dan penguatan kapasitas dari Lintas sektor, tenaga kesehatan dan kader sebagai gerak cepat untuk penanganan kasus tersebut.
Pemkab Pidie berkomitmen untuk melindungi seluruh anak balita Pidie dari ancaman penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti hepatitis, TBC, Difteri, Pertusi, campak dan polio.
“Kami menegaskan bahwa mulai saat ini dan seterusnya, seluruh anak balita di Kabupaten Pidie tanpa terkecuali wajib mendapatkan manfaat perlindungan dari imunisasi,” kata Wahyudi Adisiswanto.
Menurutnya, program imunisasi ini adalah tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat dalam upaya melindungi anak-anak Pidie dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
Ia menargetkan 95 persen dari 90.904 sasaran anak di daerah setempat mendapatkan imunisasi lengkap untuk memutus mata rantai penularan dan perlindungan anak dari penyakit polio serta berharap Pidie bebas dari KLB polio.
“Pelaksanaan respon cepat ini berkat partisipasi semua pihak dan kami mengucapkan ribuan terimakasih kepada Kementerian Kesehatan, Tim WHO, Tim Unicef, Tim Dinkes Aceh dan semua pihak-pihak yang terlibat,” kata Wahyudi Adisiswanto.
Sementara Dirjen P2P Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu mengatakan Kementerian Pusat menginginkan setiap kejadian lumpuh layu harus dilaporkan agar segera bisa ditangani kemudian mempersiapkan intervensi dengan Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
“Proses pelaksanaan yang cepat ini, tidak hanya terlibat Pemerintah Pusat tetapi kami juga berkoordinasi untuk mendapatkan izin pihak WHO dan secara paralel kita lakukan persiapan dan alhamdulillah hari ini bisa dibuktikan,” kata Maxi Rein Rondonuwu.
Ia mengatakan kasus ini sudah terjadi dua kali semenjak diberikan sertifikat polio yaitu tahun 2018 terjadi di Papua kasus tipe satu dan pada sekarang 2022 terjadi di Aceh yaitu Kabupaten Pidie.
Menurutnya, cakupan imunisasi dua tahun ke belakang semenjak pandemi COVID 19 sudah menurun di Indonesia.
“Jadi tidak hanya di Aceh saja, tetapi 30 Provinsi lainnya juga berisiko tinggi karena cakupan imunisasi lengkap masih sangat rendah,” katanya.*
Baca juga: Kemenkes: Imunisasi untuk memutus rantai penyebaran polio di Aceh
Baca juga: Dinkes: Ada empat kasus polio di Aceh, satu jalani terapi
Pewarta: M Ifdhal
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
