“Belanja pendidikan dan kesehatan menjadi belanja yang tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun SDM unggul dan produktif,” katanya dalam Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis.
Dalam rangka membangun SDM unggul dan produktif maka pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk belanja pendidikan tahun depan yakni mencapai Rp612,2 triliun.
Angka tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat Rp237,1 triliun, transfer ke daerah (TKD) Rp305,6 serta pembiayaan untuk pendidikan sebesar Rp69,5 triliun.
Tak hanya belanja pendidikan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran besar untuk belanja bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.
Anggaran belanja bidang kesehatan mencapai Rp178,7 triliun yang berasal dari belanja pemerintah pusat Rp118,7 triliun dan TKD Rp60 triliun.
Selain peningkatan kualitas SDM, fokus belanja pemerintah tahun depan adalah penyelesaian proyek-proyek strategis nasional infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi dan pengembangan ekonomi termasuk pembangunan ibu kota negara baru Nusantara (IKN).
Prioritas pemerintah tersebut pun dituangkan dalam alokasi anggaran tahun depan yang sebesar Rp392,1 triliun yaitu berasal dari belanja pemerintah pusat Rp211,1 triliun dan TKD Rp95 triliun.
“Itu juga termasuk penguatan hilirisasi dari industri yang membutuhkan dukungan infrastruktur,” ujar Sri Mulyani.
Selain itu pemerintah turut memberi alokasi yang signifikan kepada BUMN di bidang konstruksi yakni mencapai Rp86 triliun belanja di bidang pertahanan sedangkan keamanan mencapai Rp316,9 triliun.
Fokus berikutnya pada belanja APBN tahun depan adalah memperluas, memperkuat dan mereformasi jaring pengaman sosial dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui survei registrasi ekonomi sosial (Regsosek).
Reformasi jaring pengaman sosial itu dilakukan dalam rangka memaksimalkan alokasi anggaran pemerintah pada perlindungan sosial tahun depan.
Tahun depan pemerintah melalui belanja pemerintah pusat mengalokasikan berbagai bentuk bantuan sosial dan subsidi dengan anggaran Rp454,7 triliun sedangkan dari TKD sebesar Rp17 triliun dan pembiayaan Rp4,3 triliun.
Terakhir, pemerintah turut mengalokasikan anggaran untuk ketahanan pangan dan energi pada tahun depan untuk merespons potensi risiko global.
Anggaran pun dinaikkan khususnya untuk ketahanan pangan yaitu dari Rp94 triliun pada 2022 menjadi Rp104,2 triliun tahun depan yang berasal dari belanja pemerintah pusat Rp81,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp22,5 triliun.
Sementara untuk ketahanan energi yang digunakan untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari ketidakpastian harga energi dengan subsidi energi dan kompensasi serta belanja di bidang energi mencapai Rp341,3 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani: APBN 2023 instrumen jaga optimisme RI dari risiko global
Baca juga: Sri Mulyani: RI perlu waspadai krisis pangan hingga keuangan pada 2023
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
