Ja menyebut sejumlah fokus prioritas tersebut sebagaimana yang diungkapkannya ketika melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan pada Jumat (2/12).
Prioritas pertama, kata dia, mengakselerasi sumber daya manusia (SDM). Ia menyebut bahwa SDM yang profesional merupakan hal utama yang dibutuhkan untuk memajukan institusinya.
“Karena tanpa itu semua, sulit akan mewujudkan itu. Jadi dengan SDM yang profesional tentunya kita akan melanjutkan tugas-tugas dan meningkatkan yang saya sampaikan tadi,” kata dia, usai menghadiri Rapat Paripurna DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Puan berharap kinerja TNI semakin baik di bawah Panglima TNI baru
Baca juga: Paripurna DPR sahkan Laksamana Yudo untuk ditetapkan jadi Panglima TNI
Prioritas kedua, lanjut dia, ialah mendorong operasional TNI yang lebih cepat. Ia menyebut juga akan melaksanakan fungsi tugas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan.
“Yaitu merupakan efektivitas Kodam dalam melaksanakan tugas karena sudah dibagi dari wilayah satu, dua, tiga. Nanti akan kita berdayakan untuk mengendalikan operasi maupun melaksanakan latihan-latihan,” ujarnya.
Ia mengatakan tugas tanggung jawab tertinggi penuh memang dipegang oleh Panglima TNI, namun pendelegasian wewenang pelaksanaan sehari-hari nantinya oleh panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan yang sifatnya operasi gabungan.
Prioritas berikutnya, kata Yudo, ialah reformasi birokrasi yang merujuk pada kelembagaan yang bersih dan berwibawa. “Saat ini harus clean government, itu menjadi tugas kita bersama bahwa kita ke depan harus bersih,” ucapnya.
Yudo menyebut prioritas terakhir ialah penjagaan di daerah-daerah yang kerawanaannya tinggi baik di daerah perbatasan laut maupun darat, sebagaimana saran dari Komisi I DPR. Ia mencontohkan daerah-daerah dengan kerawanan tinggi yang dimaksud di antaranya Kabupaten Natuna, Provinsi Aceh, hingga wilayah Papua.
Ia mengatakan nanti dia akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan para kepala staf matra TNI lainnya terkait hal-hal prioritas dalam visi-misi yang akan dijalankannya tersebut, termasuk menjaga soliditas dan sinergisme dengan institusi Polri maupun elemen masyarakat lainnya.
“Nantinya kita akan selalu padukan karena enggak bisa TNI bergerak sendiri, pasti harus bersamaan dengan Polri, dengan komponen masyarakat lainnya,” imbuhnya.
Ia juga menyebut akan melanjutkan dan meningkatkan program baik yang sebelumnya diinisiasi oleh kepemimpinan panglima TNI sebelumnya yakni Jenderal TNI Andika Perkasa.
Rapat Paripurna DPR pada Selasa telah mensahkan Margono yang telah diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR untuk ditetapkan sebagai panglima TNI.
Tahap selanjutnya dalam pengangkatan panglima TNI adalah pelantikan oleh Presiden Joko Widodo.
Baca juga: DPR gelar Rapat Paripurna ambil keputusan calon Panglima TNI
Baca juga: Ketua DPR harap Laksamana Yudo kejar target pemenuhan MEF
Baca juga: Yudo tegaskan penentuan calon Kasal hak prerogatif Presiden Jokowi
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2022
