Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan sebanyak 6.130 Tim Pendamping Keluarga (TPK) sudah diturunkan untuk mengatasi masalah stunting pada anak-anak di Sumatera Selatan (Sumsel).
“Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah TPK yang ada di Provinsi Sumatera Selatan saat ini berjumlah 6.130 tim. Dalam satu tim terdiri atas tiga orang, yakni satu kader KB, satu kader PKK, dan satu bidan. Jika ditotal ada 18.390 orang yang terlibat dalam penurunan stunting di wilayah itu,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dalam kunjungannya di Kabupaten Muara Enim, Sumsel, pada Selasa (20/12), Hasto menuturkan keberhasilan daerah-daerah dalam menurunkan prevalensi stunting tidak bisa dilepaskan dari peran kader KB, anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan bidan yang tergabung dalam Tim Pendamping Keluarga.
Baca juga: BKKBN: Dua balita di Kalteng kena stunting karena konsumsi air mentah
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka prevalensi stunting di Sumsel mencapai 24,8 persen. Sementara di Kabupaten Muara Enim turun dari 3,29 persen menjadi 2,19 persen.
“Apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada Pemkab Muara Enim yang telah berhasil menurunkan angka stunting. Inilah salah satu bentuk keseriusan bersama Pemkab Muara Enim khususnya Dinas DPPKB Kabupaten Muara Enim,” kata Hasto.
Dia turut mengapresiasi semangat para kader KB, anggota PKK, dan bidan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Hasto mengingatkan pada TPK agar dapat memahami, jika stunting terjadi karena anak kurang mendapatkan asupan gizi yang tepat saat dalam kandungan hingga masa balita. Selain itu, pola asuh, lingkungan dan jamban kumuh yang tidak sehat, dapat menyebabkan anak-anak rentan sakit sehingga berat badan anak tidak naik dan panjang tidak bertambah.
Baca juga: BKKBN: Audit kasus priroritas untuk percepatan menurunkan stunting
"Kami memberi apresiasi kepada kader KB, anggota PKK, dan bidan yang terus bersemangat, dari desa hingga kota untuk menurunkan prevalensi stunting,” ucap Hasto.
Penanggung Jawab (Pj) Bupati Muara Enim Kurniawan menjelaskan, upaya percepatan penurunan stunting melibatkan semua pemangku kepentingan, baik dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat berdasarkan prinsip sinergis dan kolabolatif.
Di antaranya melaksanakan 39 program dan 11 kegiatan dengan total anggaran Rp98,4 miliar yang berasal dari APBN, APBD, CSR, APBD desa, dan sumber lainnya terkait percepatan penurunan stunting.
Baca juga: BKKBN: Penanganan stunting dorong masyarakat ubah perilaku lebih baik
“Tujuan sinkronasi agar dapat bekerja dengan baik, meningkatkan kapasitas dalam percepatan penurunan stunting hingga mewujudkan Muara Enim bebas dari stunting pada 2024 mendatang,” katanya.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
