Melalui Proklim, upaya pengelolaan dan pengendalian iklim untuk meningkatkan ketahanan terhadap risiko negatif perubahan iklim
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mendorong upaya pengendalian perubahan iklim di Tanah Air yang melibatkan masyarakat untuk mendorong ketahanan terhadap risiko-risiko negatifnya melalui Program Kampung Iklim (Proklim).
Dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Laksmi Dhewanti mengatakan Indonesia memperlihatkan komitmen dan kontribusi pengendalian perubahan iklim.
Pemerintah Indonesia meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca dari 29 persen menjadi 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen menjadi 43,2 persen dengan dukungan internasional.
"Saat ini KLHK sedang mengembangkan Program Kampung Iklim. Melalui Proklim ini upaya pengelolaan dan pengendalian iklim khususnya untuk meningkatkan ketahanan terhadap risiko negatif perubahan iklim serta menurunkan emisi GRK dapat dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat atau komunitas lokal," ujarnya.
Dalam diskusi virtual yang dilaksanakan Wahana Visi Indonesia (WVI) pada Jumat (23/12), Laksmi menyampaikan apresiasi atas pengembangan program Cocoa Life yang mendukung Proklim dan dilakukan WVI di 18 desa di Sulawesi Selatan dan 4 desa di Sulawesi Tenggara.
Baca juga: DLH: Proklim bagian upaya pengendalian iklim di Surabaya
Baca juga: 63 dusun di Riau terima trofi/sertifikat Program Kampung Iklim
Kevin Yosua sebagai National Program Manager Cocoa Life WVI menyampaikan bahwa telah dilakukan edukasi warga terkait isu perubahan iklim dan masalah lingkungan, mendorong masyarakat melakukan pemetaan desa dan pengusulan program program yang berkontribusi untuk lingkungan mereka yang dapat didanai dana desa, serta membangun kemitraan yang dapat mendukung implementasi Proklim.
Salah satu kemitraan dilakukan dengan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Sulawesi Selatan sehingga ada 96.000 bibit tanaman seperti durian, alpokat, dan kayu biti yang didistribusikan kepada petani
"Tantangannya adalah pemahaman dari masyarakat yang kami dampingi terhadap istilah teknis seperti Gas Rumah Kaca. Petani melihat konteks perubahan iklim melalui pengalaman, seperti adanya hama dan penyakit tanaman yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem," katanya.
Langkah yang diambil kemudian adalah edukasi warga dan peningkatan kapasitas 40 orang kader di wilayah dampingan, mendorong pemerintah daerah terkait pengembangan kemitraan untuk penutupan lahan, khususnya lahan kritis.
Dilakukan pula pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan membuat usulan-usulan melalui musrenbang. Hingga 2022 sudah ada 83 aktivitas atau usulan pembangunan yang akhirnya dibiayai oleh Dana Desa sejumlah Rp5,5 miliar.
Baca juga: Sumbar targetkan punya 250 kampung iklim pada 2023
Baca juga: KLHK perbanyak lokasi ProKlim teregistrasi ke Sistem Registri Nasional
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2022
