Kampung KB Cembing di Bantul, Yogyakarta adalah salah satu desa yang ditetapkan sebagai Kampung KB lantaran desa tersebut merupakan desa tertinggal dalam hal kesejahteraan masyarakat dan capaian kontrasepsinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersinergi bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Yogyakarta.
“Kerja sama itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto ke BBPPM Yogyakarta pada Jumat (9/12) lalu,” kata Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BBPPM) Yogyakarta Widarjanto dalam taklmat media yang diterima dari BKKBN di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan kampung KB Cembing di Bantul, Yogyakarta adalah salah satu desa yang ditetapkan sebagai Kampung KB lantaran desa tersebut merupakan desa tertinggal dalam hal kesejahteraan masyarakat dan capaian kontrasepsinya.
Setelah kampung KB generasi awal itu dibentuk tahun 2017 dengan SK Bupati Bantul, terjadi kemajuan yang terlihat dari sisi kepesertaan KB yang tadinya 57 persen kini mencapai 84 persen di 2022.
Dusun Cembing juga lebih tertata dengan pengerasan jalan lingkungan, pembangunan banket talud, rehab rumah tidak layak huni, pengorganaisasian pengelolaan sampah, serta terbentuknya kelompok peternak dan kelompok wanita tani.
Desa itu juga selalu mengikuti program BKKBN seperti Rumah Dataku dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).Bahkan beberapa investor tertarik untuk membuka usaha di sana.
Dari kunjungan Deputi BKKBN itu, dirinya kemudian melakukan kunjungan kerja ke Kampung KB Cembing di Kapanewon Jetis, Bantul pada Kamis (22/12) untuk memantau langsung jenis program dari Kampung KB, sehingga pihaknya bisa merancang pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai bagi Kampung KB.
Melalui hasil identifikasi awal, diketahui sejumlah pelatihan oleh BBPPM dapat diarahkan untuk menyasar Kampung KB maupun Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor atau UPPKA.
Misalnya pelatihan pemulihan ekonomi nasional, yang selama ini ditujukan bagi BUM Desa dan desa wisata, pelatihan bagi masyarakat dengan berbagai pelatihan ketrampilan seperti e-commerce, ekonomi kreatif, teknologi tepat guna, dan sebagainya.
“Juga terdapat pelatihan bagi kader KPMD untuk mendukung perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa,” kata Widarjanto.
Pihaknya juga melihat adanya kemungkinan pengembangan dan penyesuaian, supaya produk pelatihan bisa menyasar ke Kampung KB. Namun, perlu diskusi lebih jauh secara teknis antara kedua belah pihak di tingkat pusat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) DIY Sri Nuryanti mengingatkan tiap lurah dan penyuluh KB agar merencanakan penganggaran bagi program kependudukan dan KB dalam Musyawarah Padukuhan (Musduk) maupun Musyawarah Kalurahan (Muskal).
“Hal ini perlu diperhatikan karena ke depan besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) akan semakin berkurang dan dialihkan ke dana desa. Diharapkan dengan demikian eksitensi Kampung KB semakin menguat. Tentu saja perlu juga menggali sumber pendanaan dari luar seperti CSR dan kemitraan dengan swasta,” katanya.
Baca juga: Tangani stunting di desa, Kemendes PDTT-BKKBN integrasikan data
Baca juga: BKKBN ajak masyarakat berperan aktif di Kampung Keluarga Berkualitas
Baca juga: BKKBN sambut Hari Keluarga Nasional 2022 dengan perbanyak Kampung KB
Baca juga: BKKBN gelar edukasi cegah kehamilan tak diinginkan di Kampung KB
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2022
