Karena itu, dia sangat mendukung keterbukaan arus informasi yang dibutuhkan masyarakat di DKI Jakarta.
"Keterbukaan informasi publik pada akhirnya akan membantu terciptanya tata kelola perusahaan yang bersih dan baik. Itu merupakan sesuatu yang dicita-citakan serta diupayakan oleh PAM Jaya," kata Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Menurut Arief, PAM Jaya yang meraih penghargaan dalam kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbaik se-Provinsi DKI Jakarta dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 di Balai Kota Jakarta pada Selasa (27/12), akan memaksimalkan semua lini komunikasi perusahaan guna mendukung keterbukaan informasi publik.
Baca juga: DKI harap PAM Jaya di usia 100 tahun bisa tingkatkan pengelolaan air
Baca juga: Sembilan tandon air komunal PAM Jaya siap digunakan pada 2023
Terlebih, kata Arief, tahun 2022 ini merupakan tahun sakral bagi PAM Jaya. Perusahaan akan berusia 100 tahun dan selanjutnya dalam beberapa waktu ke depan operasional pelayanan air minum perpipaan di DKI Jakarta dilakukan secara langsung oleh PAM Jaya.
"Penguatan tentang komunikasi publik tentu saja akan membentuk keterbukaan informasi publik. Informasi mengenai tantangan tantangan serta target PAM Jaya, juga perlu dibuka untuk seluas-luasnya kepada masyarakat, sebab kami adalah badan publik," ujar Arief.
Penganugerahan Keterbukaan Informasi (KI) Badan Publik 2022 juga merupakan ajang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara.
Selain itu, juga mengajak masyarakat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik, yang sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Baca juga: PAM Jaya gandeng Polda Metro Jaya amankan aset
Terlebih, kata Arief, tahun 2022 ini merupakan tahun sakral bagi PAM Jaya. Perusahaan akan berusia 100 tahun dan selanjutnya dalam beberapa waktu ke depan operasional pelayanan air minum perpipaan di DKI Jakarta dilakukan secara langsung oleh PAM Jaya.
"Penguatan tentang komunikasi publik tentu saja akan membentuk keterbukaan informasi publik. Informasi mengenai tantangan tantangan serta target PAM Jaya, juga perlu dibuka untuk seluas-luasnya kepada masyarakat, sebab kami adalah badan publik," ujar Arief.
Penganugerahan Keterbukaan Informasi (KI) Badan Publik 2022 juga merupakan ajang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara.
Selain itu, juga mengajak masyarakat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik, yang sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Baca juga: PAM Jaya gandeng Polda Metro Jaya amankan aset
Baca juga: PAM Jaya gandeng Kodam Jaya untuk pengamanan aset
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus menghadirkan inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik yang terbuka dan transparan.
Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan platform teknologi digital, seperti aplikasi mobile yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
"Saya berharap adanya keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan publik, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, sehingga proses demokrasi, khususnya di Jakarta dapat berjalan dengan baik," kata Heru.
Komisi Informasi DKI Jakarta setiap tahunnya melakukan pemeringkatan Badan Publik melalui Monev kepada badan publik DKI Jakarta. Pada tahun 2022, terdapat 163 badan publik di DKI Jakarta yang ikut berpartisipasi dalam Monev KIP.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus menghadirkan inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik yang terbuka dan transparan.
Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan platform teknologi digital, seperti aplikasi mobile yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
"Saya berharap adanya keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan publik, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, sehingga proses demokrasi, khususnya di Jakarta dapat berjalan dengan baik," kata Heru.
Komisi Informasi DKI Jakarta setiap tahunnya melakukan pemeringkatan Badan Publik melalui Monev kepada badan publik DKI Jakarta. Pada tahun 2022, terdapat 163 badan publik di DKI Jakarta yang ikut berpartisipasi dalam Monev KIP.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2022
