"Saya mengingatkan kembali, 2023 sudah menjadi tahun yang diindikasikan tahun politik yang penuh kerawanan. Saya perintahkan untuk semua agar mengantisipasinya," ujar Menag dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Baca juga: Menag sebut 100 ribuan ASN di Kemenag berkategori tidak profesional
Yaqut mengatakan bahwa agama seringkali dijadikan sebagai instrumen dalam kontestasi politik. Kondisi seperti ini harus diantisipasi dan jangan dibiarkan agar tidak menjadi benih konflik serta memecah belah keamanan bangsa.
Oleh karena itu, ia meminta para pejabat Kemenag, pusat, dan daerah perlu melakukan langkah mitigasi dan antisipasi dini.
Yaqut memerintahkan para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota agar lebih sering bersilaturahim dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga ke lapisan yang paling bawah.
Baca juga: Menag minta pengawas madrasah sering turun ke lapangan beri bimbingan
"Lebih sering silaturahim ke tokoh masyarakat, bupati, gubernur, tokoh agama, pengurus rumah ibadah, kalau perlu ke RT dan RW untuk menghindari politisasi agama. Mau tidak mau, situasi politik ke depan, Kemenag memiliki peran penting. Kita perlu konsentrasi penuh untuk meminimalisir praktik politisasi agama," kata dia.
Ia juga meminta para pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) terlibat aktif dalam memberikan narasi-narasi positif guna menghindari konflik atas nama agama.
"Libatkan dosen agar aktif membangun wacana yang positif tentang kebangsaan dan toleransi beragama," kata dia.
Baca juga: Menag minta jajarannya prioritaskan layanan umat dalam setiap program
Selain itu, Menag menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag untuk tidak mengeluarkan ujaran kebencian, baik di dunia maya maupun dunia nyata. Yaqut akan terus memantau secara rutin agar semua tetap kondusif dan tak memicu konflik.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
