Penangguhan kartu perjalanan istimewa (VIP) Menlu Palestina oleh Israel adalah balasan Israel atas upaya Palestina untuk melibatkan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam konflik kedua negara yang telah berlangsung puluhan tahun.
Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Israel yang mengelola Tepi Barat mengonfirmasi langkah tersebut dan menyebutnya sebagai bagian dari implementasi keputusan pemerintah pada Jumat (6/1).
Dalam pidato yang disiarkan televisi kepada kabinet Israel pada Minggu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan keputusan itu mencakup, antara lain, "sanksi terhadap tokoh senior Palestina".
"Otoritas Palestina telah mempromosikan resolusi ekstremis anti Israel di PBB," kata Netanyahu.
Majelis Umum PBB, menanggapi permohonan pihak Palestina, pada 30 Desember lalu meminta pendapat ICJ tentang konsekuensi hukum pendudukan Israel atas wilayah Palestina.
Kementerian Pertahanan Israel mengatakan kartu VIP dari tiga pejabat senior Palestina lainnya telah dicabut sebagai tanggapan atas kunjungan mereka ke anggota minoritas Arab Israel, yang telah dipenjara karena membunuh seorang tentara Israel.
Dikeluarkan berdasarkan kesepakatan sementara dengan Israel dari tahun 1990-an, kartu tersebut memudahkan perjalanan melintasi perbatasan Tepi Barat yang dikuasai Israel, dengan Yordania dan dari wilayah yang dikuasai Palestina ke Israel.
"Menteri luar negeri akan melanjutkan pekerjaannya dan kegiatan diplomatiknya dengan atau tanpa kartu tersebut," kata Ahmed Al-Deek, pembantu Maliki, kepada Reuters.
Israel telah menyita kartu VIP Maliki pada 2021 setelah ia kembali dari pertemuan Mahkamah Pidana Internasional. Belum jelas kapan dan mengapa kartu itu dikembalikan.
Sumber: Reuters
Baca juga: Anggota DK PBB tekankan status quo Masjid Al Aqsa
Baca juga: Turki: Tindakan provokatif Israel di Masjid Al Aqsa tak bisa diterima
Baca juga: Indonesia kutuk kunjungan Menteri Israel ke komplek Al-Aqsa
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2023
