Selain berbagi ilmu dan pengalaman, para praktisi di bidang keamanan siber tersebut mengulas tantangan dalam landskap keamanan siber di Indonesia menyikapi serangan siber yang makin gencar menyerang lembaga, pemerintah, serta masyarakat.
"Kami harapkan acara ini bisa terus menjadi wadah berkumpulnya para pelaku dari industri keamanan siber mulai dari profesional, praktisi di pemerintahan, lembaga, hingga perusahaan swasta sehingga dapat menciptakan ruang digital yang aman," kata President Director ITSEC Asia Andri Hutama Putra dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Baca juga: UMKM wajib tahu lima tren keamanan siber 2023
Berkaca dari pengalaman ITSEC Asia sebagai salah satu perusahaan keamanan siber di Asia Pasifik maka pembahasan dalam seminar ini membahas mulai dari tantangan hingga regulasi yang mampu menjaga keamanan siber Indonesia di 2023 ini.
Beberapa topik pembahasan yang dibawa di antaranya evolusi kecanggihan serangan siber yang ikut berkembang sejalan dengan masifnya penerapan kecerdasan buatan dan cloud computing.
Lalu ada juga pembahasan potensi dan inovasi dalam hal peningkatan kebutuhan akan teknologi digital yang harus berjalan beriring bersamaan dengan masyarakat yang mulai masif mengadopsi gaya hidup serba digital.
Dari segi regulasi yang erat kaitannya dengan ranah hukum, pembahasan aturan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) juga ikut dibahas dalam pertemuan ini.
Regulasi yang secara resmi dikenal sebagai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2022 itu memiliki inti agar para pemangku kebijakan perlu serius dan waspada dalam menghadapi potensi terjadinya kebocoran data atau kerugian lainnya diakibatkan oleh serangan-serangan siber.
Lewat ITSEC Cyber Security Summit 2023 diharapkan para praktisi industri keamanan siber mendapatkan sosialisasi yang tepat mengenai regulasi IIV.
Hadirnya acara ini juga turut diapresiasi oleh Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengingat keamanan siber bisa terjaga dengan adanya upaya kolektif bersama agar dapat optimal.
“Keamanan ruang siber nasional itu tidak bisa hanya satu bagian atau satu institusi tertentu, harus bersifat semesta dengan melibatkan semua komponen bangsa. Pemerintah harus berkolaborasi dengan pelaku bisnis dan akademisi dalam menjaga keamanan ruang digital," kata Hinsa.
Baca juga: BSSN beri rekomendasi terkait adanya situs pemda bermuatan judi online
Baca juga: BSSN ungkap serangan keamanan siber di 2022 turun dibanding 2021
Baca juga: Ketua DPD desak perguruan tinggi siapkan tenaga ahli keamanan siber
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023
