Menteri ATR/BPN berkomitmen tingkatkan kualitas pelayanan

1 Februari 2023 18:04 WIB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto saat menerima audiensi dari Ombudsman RI di Jakarta, Selasa (31/1/2023). ANTARA/HO-Kementerian ATR/BPN

Untuk masyarakat yang mengurus sertifikatnya sendiri, maka kita akan berikan karpet merah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia.

"Kementerian ATR/BPN membuat pelayanan khusus untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat menyelesaikan kebutuhannya terkait dengan sertifikat di wilayah-wilayah setempat dengan segera dan cepat," ujar Hadi melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Hadi mengatakan Kementerian ATR/BPN berusaha melakukan terobosan terkait pelayanan pertanahan dan tata ruang bagi publik, salah satunya adalah memberikan pelayanan prioritas pada Sabtu dan Minggu dengan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan atau disebut dengan Pelataran.

"Untuk masyarakat yang mengurus sertifikatnya sendiri, maka kita akan berikan karpet merah. Ini upaya kita berusaha memberikan pelayanan secara all out," kata Hadi.

Terkait dengan audiensi Ombudsman RI dengan Kementerian ATR/BPN pada Selasa (31/1/2023), Hadi berharap ke depannya kerja sama keduanya harus terus dilanjutkan.

"Kami siap menerima apa saja baik kritikan maupun masukan dari Ombudsman RI demi kepuasan publik. Saya ingin kita semua bisa melayani seluruh masyarakat Indonesia dengan senang. Mari kita terus pererat kerja sama ini," ujarnya.

Anggota Ombudsman Dadan S Suharmawijaya menjelaskan pihaknya bekerja untuk membantu penyelesaian atau solusi antara instansi pemerintah dengan masyarakat.

Ombudsman memiliki nota kesepahaman dengan Kementerian ATR/BPN yang akan berakhir pada 2023.

"MoU tersebut untuk mengakselerasikan sinergi terdapat beberapa hal yang perlu diinisiasi untuk dapat memperkuat," kata Dadan.

Pembahasan dalam pertemuan antara Kementerian ATR/BPN dan Ombudsman terkait dengan koordinasi awal gambaran tentang arah serta kebijakan agraria dan tata ruang tahun 2023, beberapa laporan masyarakat yang bersifat komplek, rencana pembaharuan nota kesepahaman, dan bentuk sinergi lainnya.

Baca juga: Wamen ATR/Waka BPN serahkan sertipikat tanah warisan Sunan Kalijaga
Baca juga: Kementerian ATR/BPN targetkan sertifikasi 126 juta bidang tanah
Baca juga: Ombudsman menerbitkan rekomendasi kepada Kementerian ATR/BPN