"Hak asasi manusia itu harus selalu berdampingan (dengan instrumen hukum) seperti rel kereta," kata Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Mualimin Abdi di Jakarta, Selasa.
Mualimin menegaskan implementasi HAM harus ada peraturan perundang-undangan. Sebab, apabila HAM tidak dibarengi instrumen hukum maka penerapan di masyarakat bisa bablas.
Sebab, lanjut dia, berbicara tentang HAM pada umumnya akan membahas perihal kebebasan, kemerdekaan, hak, kesetaraan dan lain sebagainya.
"Oleh karena itu instrumen hukum diperlukan," tegas dia.
Sebaliknya, peraturan perundang-undangan tanpa dibarengi atau diiringi HAM maka akan bermuara pada tindakan represif. Di masa lalu hal tersebut dipakai untuk memberangus kebebasan berserikat, berkumpul dalam menyampaikan pendapat.
"Kuncinya adalah kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat harus dijamin konstitusi, karena itu instrumen hukum juga menghormati nilai-nilai HAM," jelas dia.
Pada kesempatan itu, Mualimin juga menyinggung soal hukuman mati yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Dalam KUHP yang baru atau yang disahkan Pemerintah bersama DPR pada 6 Desember 2022 menyebutkan seseorang yang dijatuhi hukuman mati dikarenakan melakukan kejahatan luar biasa misalnya tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM berat.
Selain itu, pada KUHP yang baru apabila seseorang yang diancam hukuman mati tersebut bisa berkelakuan baik selama 10 tahun maka pidana mati tadi bisa diganti dengan pidana lain.
Baca juga: Kemenkumham: Masyarakat masih banyak yang tidak pahami esensi HAM
Baca juga: Yudo Margono minta prajurit paham HAM dalam bertugas
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
