Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan Tim Pendamping Keluarga (TPK) ikut membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menyediakan makanan berprotein hewani guna mengatasi stunting.
“Sebagai kontrol, masing-masing desa ada TPK, dan TPK itu jumlahnya banyak sekali,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat dihubungi ANTARA melalui telepon di Jakarta, Jumat.
Hasto menuturkan pemerintah mempunyai tiga skema utama dalam memberikan lebih banyak makanannya yang mengandung asupan protein hewani sebagai salah satu pencegahan stunting pada anak.
Baca juga: BKKBN perkuat 10.674 TPK percepat penurunan prevalensi tengkes Riau
Pertama, pemerintah menggunakan DAK yang diberikan pusat pada daerah yang mempunyai kemampuan fiskal yang rendah. DAK itu dapat digunakan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan anak di bawah dua tahun.
“Memang ini DAK ke pemda dulu, kemudian nanti dana itu disampaikan ke puskesmas dan dilaksanakan ke posyandu,” katanya.
Menurut dia, dari DAK itu, posyandu yang bekerja sama dengan TPK akan membelikan produk lokal atau makanan yang mengandung protein hewani tinggi seperti ikan kembung, lele atau telur. Pengawasan terkait jumlah alokasinya disesuaikan dengan data yang memuat nama dan tempat tinggal anak stunting itu.
Baca juga: BKKBN: TPK harus rutin lakukan pemantauan dukung audit kasus stunting
Dalam skenario kedua yakni melalui penggunaan dana desa untuk mengatasi stunting, pemimpin di desa dapat menggunakan dana tersebut untuk mencukupi asupan gizi setiap anak. Nantinya TPK akan ikut merinci berapa jumlah anak berisiko stunting yang memerlukan bantuan dari dana desa.
“Skenario berikutnya dari pihak mitra, dalam hal ini Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Dananya juga diarahkan ke sana bersama TPK, supaya nanti di desa ada Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), Dashat inilah harapannya BAAS rutin membantu mengelola menu sehat selama enam bulan,” ucapnya.
Menurut Hasto, walaupun TPK ikut mengatur dan mengelola dana tersebut, setiap kinerja para kader tetap dalam pengawasan BKKBN. Dengan total 600 ribu personel yang dibentuk untuk mendampingi ibu hamil yang kini totalnya ada sekitar 4,8 juta, Hasto memastikan baik penggunaan dana maupun pendampingan yang diberikan bisa mengontrol para ibu hamil dan bayi untuk mendapat makanan tambahan.
Baca juga: Kemenko PMK: TPK aktor penting bantu selesaikan stunting di Indonesia
“TPK memang di bawah BKKBN jadi pengawasannya ke penyuluh-penyuluh. Untuk pangan lokal yang kita sukseskan protein hewani karena yang sering membuat mereka stunting adalah kekurangan protein hewani. Oleh karena itu, telur dan ikan itu menjadi menu wajib terutama untuk balita, baduta, dan ibu hamil,” katanya.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
