Heru sinkronkan data kemiskinan tiap dua bulan

15 Februari 2023 19:45 WIB

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono usai melantik Sekda DKI Joko Agus Setyono (kiri) di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/2/2023). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyinkronkan data kemiskinan dari tiga lembaga setiap dua bulan sekali untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran guna menekan kemiskinan di Ibu Kota.

"Namanya data kemiskinan, apapun data itu adalah data yang dinamis. Maka dari itu setiap dua bulan, tiga bulan harus disinkronkan," kata Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Data tersebut dirangkum dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Kemudian, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang merupakan kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dari Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Baca juga: Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI percepat turunkan kemiskinan ekstrem

Kemudian, data Carik Jakarta yang merupakan program berbasis aplikasi pendataan keluarga dari Pemprov DKI.

Data keluarga itu dikumpulkan secara komprehensif dan detail, dari data kependudukan, kesehatan keluarga, ekonomi keluarga, bangunan hingga lingkungan.

Menurut dia, data tersebut juga termasuk data terkait stunting atau tengkes di Jakarta. Data tersebut sudah sesuai nama dan alamat penerima bantuan sosial (bansos).

Ia menyakini kemiskinan ekstrem bisa diatasi mengingat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggelontorkan 17 bantuan sosial di antaranya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Pekerja Jakarta, Kartu Jakarta Sehat hingga program pangan bersubsidi.

Baca juga: BKKBN: Seharusnya tidak ada penduduk miskin ekstrem di DKI Jakarta

Di DKI Jakarta terdapat sekitar 95.668 penduduk miskin ekstrem per Maret 2022 sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

Data tersebut setara 0,89 persen dari jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai skeitar 10,7 juta jiwa. Terjadi kenaikan mencapai 0,29 persen jika dibandingkan Maret 2021 yang saat itu mencapai 0,6 persen.

Data tersebut sedang diverifikasi kembali untuk memastikan jumlah akurat agar intervensi pemerintah bisa dipercepat karena Pemprov DKI memiliki sekitar 17 program bantuan sosial.

Menurut Heru, warga yang menyandang kemiskinan ekstrem adalah warga yang memiliki daya beli per hari per orang sekitar Rp11.000.