Salah satu langkah yang diambil Kemenkominfo agar partisipasi lintas sektor dapat berjalan dengan aktif ialah mengadakan diskusi publik mengenai implementasi UU PDP di masing-masing sektor.
"Kementerian Kominfo memerlukan masukan dalam penyusunan aturan pelaksanaan berkaitan dengan UU PDP. Karena setiap sektor itu punya karakteristik, bisnis model, dan bisnis prosesnya tersendiri,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan dalam siaran persnya, Kamis.
Beberapa pihak yang terlibat dalam diskusi publik tersebut berasal dari perwakilan pemerintah seperti Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Ditjen Aptika Kemenkominfo Teguh Arifiyadi, dan Deputi Direksi Bidang Manajemen Data dan Informasi BPJS Kesehatan Doni Hendrawan.
Baca juga: Pemerintah jelaskan pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi
Kemudian dari pihak swasta, ikut hadir Associate Director Data Privacy and Protection Deloitte Eryk Budi Pratama, dan Head of Data Privacy Tokopedia Irene Suryadi.
Semuel dalam diskusi itu mengajak setiap perwakilan lintas sektor dapat menyumbangkan pendapat dan pandangan sebagai masukan yang komprehensif untuk keberlangsungan penyusunan pelaksanaan dari UU PDP.
Beberapa penyelenggara sistem elektronik (PSE) dari sektor publik maupun privat juga turut bergabung mengikuti diskusi tersebut.
"Harapannya diskusi ini juga bisa ditindaklanjuti untuk kita ejawantahkan dalam aturan pelaksanaan yang sedang kita susun, semoga hasil dari diskusi ini bisa bermanfaat dalam implementasi pelindungan data pribadi di Indonesia," tutup Semuel.
Sebelumnya, Undang Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara resmi disahkan pada 17 Oktober 2022. Secara umum, regulasi tersebut disiapkan untuk mengatur tata kelola data pribadi masyarakat di ruang digital Indonesia.
Baca juga: Dirjen Aptika harap pengelola data pribadi ilegal bisa dimusnahkan
Baca juga: Pentingnya perlindungan data pribadi untuk tingkatkan investasi
Baca juga: Pengamat: Perusahaan harus mulai bersiap untuk penyesuaian UU PDP
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2023
