"Kebijakan wali kota sejalan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Salah satunya, adalah Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) yang diterapkan dalam percepatan penurunan stunting," kata Anne Provo saat kunjungannya ke Pemkot Surabaya, Jumat.
Kedatangan Anne Provo didampingi Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden (Wapres) RI Abdul Muis, perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pada pertemuan tersebut, Anne memuji cara kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahaydi yang mengedepankan gotong royong dalam percepatan penurunan stunting di Surabaya. Bukan hanya gotong royong bersama kader dan warga, akan tetapi juga dengan stakeholder.
Baca juga: Program Posyandu Prima Surabaya jadi percontohan nasional
Baca juga: DPRD: Stunting di Surabaya turun salah satunya peran dari KSH
"Di dalam KPP itu salah satunya ada Posyandu Prima yang di dalamnya terdapat berbagai unsur. Yaitu memperkuat bimbingan pranikah hingga ibu hamil dan menyusui," kata Anne.
Hal sama juga dikatakan Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wapres, Abdul Muis. Dia mengatakan program yang telah dijalankan di Kota Surabaya luar biasa, terutama program percepatan penurunan stunting yang kini melampaui target hingga 4,8 persen di tahun 2022.
Menurut data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, prevalensi angka stunting di Kota Pahlawan menurun secara signifikan. Pada tahun 2021, prevalensinya mencapai 28,9 persen (6.722 balita), di 2022 signifikan menurun hingga ke angka 4,8 persen (923 balita).
"Kami melihat program yang dijalankan di Surabaya sangat luar biasa. Salah satu kegiatannya yang patut dicontoh adalah Posyandu Prima, yang memberikan pelayanan secara komprehensif dan holistik integratif dengan didukung aplikasi dari Pak Wali," kata Muis.
Angka stunting di Kota Surabaya terus menurun hingga saat ini. Dari 923 di akhir 2022, kembali terjadi penurunan jumlah kasus stunting di Januari 2023 mencapai 889. Sedangkan pada pertengahan Februari 2023, jumlah kasus terus menurun mencapai angka 867 kasus stunting.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik rencana Pemerintah Pusat mereplikasikan program digital penanganan stunting. Menurut dia, ketika penanganan stunting digital itu diterapkan di skala nasional, maka akan menjadi kekuatan besar dan berdampak baik untuk masyarakat.
"Karena penggunaan digital web service (pelayanan berbasis website) ini kan menggunakan uang negara. Ketika dilebur menjadi satu, maka kami akan lebih bahagia lagi," kata Eri.
Diketahui, program yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan stunting salah satunya adalah aplikasi Sayang Warga. Aplikasi tersebut, digunakan untuk mendata warga miskin yang membutuhkan intervensi dari pemerintah.
Mulai dari intervensi untuk balita gizi buruk, stunting, rumah tidak layak huni, pengangguran, lansia dan sebagainya. Wali Kota Eri menyampaikan tanpa adanya web service, pemkot tidak akan bisa memberikan bantuan tepat sasaran hingga ke level bawah.
"Hingga hari ini pun, Ketua RT itu tahu jumlah bayi stunting dan gizi buruk di Kota Surabaya. Bahkan aplikasi Sayang Warga juga terkoneksi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memantau calon pengantin hingga mereka memiliki anak," ujar Eri.
Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri ini turut menyambut baik, jika Surabaya dijadikan sebagai tempat uji coba kebijakan Pemerintah Pusat lainnya. "Kami siap menjalankan, apabila Surabaya dijadikan sebagai laboratorium Pemerintah Pusat. Kami yakin, gizi buruk dan stunting itu akan hilang, ketika kemiskinan itu juga hilang," ujar Cak Eri.*
Baca juga: Surabaya Gender Award media pendukung penuntasan stunting di Surabaya
Baca juga: Wali kota sebut stunting di Surabaya turun drastis dua tahun terakhir
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
