Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk fokus pada skala prioritas agar kinerja pembangunan menjadi fokus dan lebih terukur.
"Ayo fokus pada skala prioritas, karena tidak mungkin semua dikerjakan. Kepala dinas harus tahu skala prioritasnya, sehingga capaian kinerja lebih fokus dan terukur," kata Anas dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Menpan RB dukung Kementerian ATR percepat transformasi digital
Pesan itu disampaikan Anas dalam kunjungan kerjanya ke daerah Malang untuk memperkuat penerapan reformasi birokrasi tematik yang fokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan investasi serta digitalisasi.
Dalam pertemuan yang berlangsung Jumat (17/2) itu, Anas bertemu dengan Bupati Malang M. Sanusi dan semua kepala organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Malang, termasuk seluruh camat.
Di hadapan para pejabat daerah Kabupaten Malang, Anas menjelaskan dampak apabila pemerintah daerah tidak memiliki skala prioritas.
"Kalau kita tidak punya skala prioritas, semua sumber daya di-‘bagito’ alias bagi roto (rata) pasti tidak akan optimal dampaknya ke masyarakat," ujar Anas.
Ia mencontohkan, pemda bisa memilih tiga prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, dan peningkatan kualitas SDM.
Dengan prioritas itu, kata dia, maka hampir semua sumber daya diarahkan ke sana.
"Contoh simpelnya, program olahraga harus dikaitkan dengan pariwisata, jadilah sport tourism, karena pariwisata menjadi prioritas," katanya.
Baca juga: Menpan RB pastikan layanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang prima
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut mengatakan, konsep kerja dengan skala prioritas ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Presiden, kata dia, tidak hanya mengarahkan, tapi dalam setiap fase kepemimpinannya selalu memiliki skala prioritas yang jelas.
Di Kementerian PANRB, lanjut Anas, juga telah ditetapkan tujuh skala prioritas, di antaranya pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, penerapan reformasi birokrasi tematik, akselerasi MPP Digital, penguatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan IKN dan DOB Papua.
"Serta transformasi sistem pendidikan ASN," katanya memaparkan.
Dalam pertemuan tersebut, mantan Bupati Indramayu itu juga memberi titik tekan pada penerapan reformasi birokrasi tematik.
Ia menjelaskan, mulai 2023, kerangka evaluasi reformasi birokrasi pada seluruh kementerian/lembaga dan pemda yang sebelumnya memuat 259 komponen pertanyaan, kini disederhanakan agar semua fokus pada dampak, bukan administrasi laporan, yaitu pada 27 indikator hasil, seperti penurunan kemiskinan, stunting, penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, dan sebagainya.
Menurut dia, di Kabupaten Malang sudah cukup bagus. Kemiskinan sudah satu digit, di level sembilan persen. Dengan fokus pada skala prioritas dan strategi yang pas nantinya akan dilihat apakah angka kemiskinan tersebut dapat diturunkan lagi.
Demikian pula stunting, pengangguran, investasi, inflasi. Yang akan menentukan apakah indeks reformasi birokrasi di Malang akan meningkat nilainya atau menurun.
"Saya yakin Bupati Sanusi akan mampu meraih hasil positif, karena selama ini kinerjanya sudah terukur dengan baik," ujar Anas.
Sementara itu Bupati Malang M Sanusi berharap kehadiran Menpan RB menjadi pemicu para ASN agar dapat berkinerja lebih baik lagi.
Karena kata dia, sebagai ASN perlu memiliki rasa bangga melayani, dimana setiap rupiah dari APBD digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
“Kita (ASN) harus mengedepankan jiwa melayani, begitupun juga dengan pimpinan harus melayani karena melayani ibadah bagi kita semua," ujar Sanusi.
Baca juga: Menteri PAN-RB matangkan rencana pemindahan ASN ke IKN
Baca juga: Menpan RB: ASN tingkatkan kinerja untuk beri dampak masyarakat
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
