Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Pedesaan Kemendes PDTT mengunjungi Desa Nahakramo Baru di Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau,Kalimantan Utara dan mengapresiasi desa-desa yang sudah menerapkan sistem informasi desa dari dana desa.
“Ini yang dibutuhkan desa-desa, mereka bisa memahami kondisi ruang, kondisi sosial melalui data yang tercatat dengan baik dan dilakukan mereka sendiri, kami berterima kasih kepada Warsi mendukung masyarakat untuk adanya sistem informasi desa,” kata Suhandani Koordinator Kelompok Substansi Pendampingan Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Pedesaan Kemendes PDTT, Sabtu.
Komunitas Konservasi Warsi (KKI) Warsi adalah sebuah lembaga non profit yang melakukan kegiatan pendampingan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Wilayah kegiatannya meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Segala informasi Desa Nahakramo Baru kini sudah bisa diakses secara daring melalui laman Nahakramobaru.desa.id.
Suhandani mengatakan hal itu menjadi modal untuk mengembangkan potensi desanya dengan sumber daya yang dimiliki. Data yang sudah ada dan ditata dengan baik, akan menjadi cerminan bagi masyarakat desa untuk melakukan perencanaan pembangunan berbasis potensi yang dimiliki.
Kementerian desa mendukung upaya-upaya masyarakat untuk mengembangkan potensi desanya, sehingga mereka bisa meraih kesejahteraan.
Melihat kondisi yang masyarakat Nahakramo Baru yang berada jauh di dalam hutan, dengan akses yang masih cukup sulit, Suhandani mendorong masyarakat untuk serius dengan sistem informasi yang bisa dipadukan dengan keterampilan digital lainnya.
“Melihat kondisi ini, masyarakat harus menemukan potensi mereka yang bernilai tinggi, kementerian akan mendukung dengan program-program yang relevan, tapi usulannya harus dari masyarakat, sehingga ada rasa tanggung jawab untuk melaksanakannya dan meraih manfaat dari usulan itu,” katanya.
Nahakramo Baru merupakan satu dari 16 desa dampingan KKI Warsi di Kabupaten Malinau. Kegiatan Warsi adalah melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa-desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan melalui Program Perhutanan Sosial dan Sistem Informasi dari Desa, sejak 2018.
Saat ini sudah ada 16 desa yang difasilitasi dengan pencapaian enam SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Perhutanan Sosial dan delapan desa mengelola potensi ruang mikro aplikasi informasi desa (PRM AID) yang sudah mendapat legalitas dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan adanya domain desa.id. Desa-desa pengelola perhutanan sosial, Desa Long Pada, Long Nyau, Long Jalan, Long Lake, Mirau dan Laban Nyarit.
Dua desa lainnya, Long Rat dan Belayan dalam proses untuk mendapatkan legalitas pengelolaan hutan dari Kemen LHK. Dengan aplikasi ini juga sekaligus menjadi website resmi desa.
Aplikasi ini bisa diakses secara online dan offline yaitu : https://datadian.desa.id/, https://apauping.desa.id/, https://longalango.desa.id/, https://longjalan.desa.id/, https://longpada.desa.id/, https://metut.desa.id/, http://Nahakramobaru.desa.id/ dan https://tanjungnanga.desa.id/.
“Kita mendorong masyarakat bisa menjadi mandiri dengan potensi yang dimiliki, dan ini kita awali dengan kepastian wilayah melalui pendataan spasial yang dilakukan oleh masyarakat sendiri,” kata Adi Junedi Direktur KKI Warsi yang mendampingi kunjungan tim Kemendes Ke Nahakramo Baru.
Pendataan spasial dan dilanjutkan dengan pendataan sosial menjadi modal utama masyarakat desa untuk menemukenali potensi mereka, sehingga bisa menyusun skala prioritas untuk perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Warsi dalam hal ini membantu untuk menjadikannya data berbasis digital yang bisa diakses dan dikelola oleh masyarakat langsung melalui sistem informasi desa,” kata Adi Junedi.
Kepala Desa Nahakramo Baru Alang Unyat mengatakan saat ini pemerintah desa mengalokasikan anggaran dana desa untuk melakukan pengumpulan data spasial dan sosial, yang akan digunakan mendorong kepastian wilayah administratif desa.
Disebutkannya, dalam kunjungan ini, Warsi berharap inisiatif yang sudah dikembangkan bersama masyarakat bisa menjadi model pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam mereka berbasis kearifan lokal, yang bernilai secara ekonomi dan ekologi.
Kunjungan lapangan Kemendes ini ini merupakan rangkaian kegiatan konsultasi publik yang dilakukan KKI Warsi bersama dengan pemerintah Kabupaten Malinau dengan merangkai kekuatan dalam pemberdayaan masyarakat desa di kawasan frontier (perbatasan) melalui sistem informasi potensi ruang mikro dan perhutanan sosial. Dalam kunjungan ini turut hadir Sekretaris Camat Malinau Selatan Hulu, Nerleyson.
“Kami terimakasih sekali, dengan diskusi langsung dengan kementerian desa yang difasilitasi Warsi bisa hadir langsung bersama masyarakat kami, semoga ini menjadi pencerahan bagi kami untuk bergerak maju membangun desa,” kata Nerleyson.
Baca juga: Kementan dan Kemendes PDTT pilih Gianyar contoh ketahanan pangan
Baca juga: Kemendes PDTT susun RPJP demi program transmigrasi lebih baik
Baca juga: Kemendes PDTT sebut pagu alokasi anggaran 2023 sebesar Rp2,99 triliun
Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
