"Bahkan, pada 2022 Sulbar di angka 35 persen. Itu pun mengalami kenaikan 1,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata Ma'ruf Amin, pada rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Sulbar, di Mamuju, Kamis.
Provinsi Sulbar, kata Ma'ruf Amin, menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam upaya percepatan penurunan stunting.
"Masalah stunting ini masalah besar, masalah penting, salah satu sumber dari upaya kita membangun sumber daya manusia yang unggul dan itu tidak mungkin bisa tercapai kalau masih ada stunting," ujar Ma'ruf Amin.
Baca juga: Sulbar siapkan langkah strategis turunkan stunting di tiap kabupaten
Baca juga: Pemerintah Sulbar tetapkan Desa percontohan stunting
Wapres mengapresiasi laporan yang disampaikan Pemprov Sulbar dan pemkab enam kabupaten se-Sulbar terkait program dan kendala penanganan stunting di daerah itu.
Kendala seperti koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang belum berjalan dengan baik kata Ma'ruf Amin, harus segera dihilangkan.
"Kendala koordinasi, kolaborasi, sinergi, ini harus kita hilangkan. Oleh karena itu hilangkan ego sektoral dan kemudian juga perbaiki koordinasi antar-berbagai pihak," kata Ma'ruf Amin.
Juga dalam mengatasi persoalan yang menjadi pemicu stunting, yakni pernikahan anak harus melibatkan seluruh pihak melakukan pendekatan, baik edukasi regulasi maupun pendekatan keagamaan.
"Masyarakat harus diedukasi tentang undang-undang, kemudian pendekatan keagamaan. Bukan soal boleh atau tidak boleh menikahkan anak di bawah umur tapi maslahat atau tidak maslahat. Ini gerakan mencegah perkawinan anak harus masif," katanya.
Terkait dukungan anggaran, menurut Wapres Ma'ruf Amin, dukungan melalui APBN, APBD provinsi/kabupaten dan swasta sudah cukup.
Hanya saja, kata Ma'ruf Amin, perlu memastikan agar intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran.
"Cuma memang yang menjadi masalah itu tadi konvergensi dan tepat sasaran. Tadi kan banyak anggaran hanya pelatihan. Ini juga perlu diwarning. jangan sampai hal-hal itu tidak pada sasaran," ujar Ma'ruf Amin.
Sementara, Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, Sulbar tercatat sebagai provinsi tertinggi nasional angka perkawinan anak.
Persoalan lainnya, kata Akmal Malik, belum optimalnya pelayanan dan pendampingan kesehatan pada kelompok sasaran, calon pengantin, pasangan usia subur (PUS) ibu hamil dan menyusui serta balita dan anak usia di bawah dua tahun (baduta).
Kemudian, skor pola pangan harapan Sulbar belum ideal, akses sanitasi dan air bersih belum optimal dan belum maksimalnya kolaborasi serta fungsi monitoring dan evaluasi antar-TPPS provinsi, kabupaten dan desa.
Pemerintah daerah telah melakukan penguatan pendataan pada kelompok sasaran dan memastikan kelompok sasaran menerima layanan kesehatan.
"Serta dilakukan penguatan kolaborasi serta monitoring dan evaluasi TPPS provinsi, kabupaten hingga desa, termasuk penguatan pendataan melalui data desa presisi (DDP)," ucap Akmal Malik.
Ia membenarkan besarnya dukungan pemerintah pusat melalui APBN tahun 2022, yang mencapai lebih Rp148 miliar.
Sebesar 19,17 miliar disalurkan melalui lembaga kementerian di Sulbar dan melalui belanja transfer sebesar Rp129,57 miliar, dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 6,85 miliar, DAK non-Fisik 118,58 miliar serta Dana Desa Rp4,14 miliar.
"Hanya saja pengelolaan dana tersebut belum optimal. Lebih banyak digunakan rapat, pelatihan dan pembinaan. Artinya apa, Rp112 miliar ini habis kegiatan rapat-rapat. Relatif tidak nampak. Inilah persoalan di Sulbar," ucap Akmal Malik.*
Baca juga: Kemenag Sulbar libatkan tokoh agama untuk turunkan angka stunting
Baca juga: Pemerintah kabupaten di Sulbar diminta maksimalkan penanganan stunting
Pewarta: Amirullah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
