Menurut media KAN, RUU tersebut, saat disahkan menjadi uu akan melarang negara menyediakan anggaran bagi perawatan medis yang tidak perlu termasuk perawatan kosmetik bagi tahanan Palestina.
RUU tersebut masih akan menjalani dua kali pemungutan suara sebelum sah menjadi UU.
Qadura Fares, ketua LSM Perhimpunan Tahanan Palestina mengecam RUU tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak atas tahanan Palestina.
“Meskipun hukum dan norma internasional menjamin hak atas perawatan medis dan kesehatan, otoritas pendudukan (Israel) terus melanggar apa yang disetujui masyarakat internasional,” ujar Fares.
Ia menambahkan bahwa ada sekitar 200 tahanan Palestina yang menderita penyakit kronis dan 24 lainnya mendapat diagnosa kanker.
Kelompok Hamas, yang menguasai wilayah Jalur Gaza mengatakan RUU tersebut bagian dari kebijakan pendudukan untuk melalaikan perawatan medis secara sengaja, menggambarkan rencana fasis pemerintah Israel terhadap warga Palestina.
Diperkirakan ada 4.780 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel, termasuk 160 anak-anak dan 29 wanita.
sumber: Anadolu-Oana
Baca juga: Palestina kutuk penindasan warganya di penjara Israel
Baca juga: Israel tangkap lagi dua milisi Palestina yang kabur dari penjara
Baca juga: Israel beri tambahan hukuman bagi enam pembobol bui asal Palestina
Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
