Kepala BRIN sebut anggaran riset idealnya 1 persen dari PDB

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyebutkan nominal anggaran riset idealnya sebesar satu (1) persen dari produk domestik bruto atau PDB sebuah negara.

"Dana riset secara global menurut standar UNESCO dan Bank Dunia, kira-kira negara yang PDB besar seperti Indonesia adalah satu persen dari PDB. Kalau negaranya agak kecil meskipun kaya, seperti Singapura jumlah dana risetnya 2 persen dari PDB," ujarnya kepada wartawan di Gedung BRIN, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki PDB atas dasar harga berlaku senilai Rp19,58 kuadtriliun pada tahun 2022.

Apabila mengacu anggaran dana riset yang ideal bagi Indonesia menurut Bank Dunia dan UNESCO, maka dana riset seharusnya Rp195,8 triliun pada tahun lalu.

Pada 2018, LIPI dan Kemenristek pernah melakukan perhitungan dana riset mengacu alokasi 1 persen dengan menggunakan data PDB 2016.

Kala itu, PDB Indonesia tercatat berada pada angka Rp12,40 kuadtriliun. Maka, hasil perhitungan LIPI dan Kemenristek terkait dana riset ideal adalah sebesar Rp120 triliun.

Handoko menuturkan anggaran belanja riset nasional pada tahun 2018, sebesar Rp30,78 triliun.

Rincian anggaran riset tersebut terdiri dari alokasi APBN sebesar Rp24,92 triliun atau setara 80,97 persen, APBD sebesar Rp0,89 triliun atau setara 2,91 persen, perguruan tinggi sebanyak Rp0,81 triliun atau setara Rp2,65 persen, industri manufaktur sebanyak Rp2,81 triliun atau setara 9,15 persen, dan litbang swasta sebesar Rp1,33 triliun atau setara 4,33 persen.

Menurutnya, anggaran riset semestinya 20 persen bersumber dari pemerintah dan 80 persen dari swasta yang non-pemerintah.

Baca juga: Asosiasi konsumen dukung BRIN riset produk tembakau alternatif

"Riset adalah penopang utama aktivitas ekonomi yang isinya non-pemerintah, bukan pemerintah. Saat itu, angka belanja riset nasional kita masih didominasi pemerintah, ini terbalik dengan praktik yang seharusnya menurut standar global," jelas Handoko.

Pada 2019, transformasi litbang yang terjadi pada 72 kementerian dan lembaga di Indonesia telah menurunkan anggaran riset nasional seiring dengan konsolidasi pusat-pusat riset yang sebelumnya terpisah menjadi satu.

Setelah integrasi anggaran riset nasional menjadi sekitar Rp10 triliun yang tersebar BRIN, Kemendikbud, dan Kemenag.

Handoko menyampaikan bahwa Kemendikbud dan Kemenag masih mendapatkan anggaran riset sebab kedua kementerian itu memiliki kampus.

BRIN memperoleh anggaran dari pemerintah sebesar Rp6,38 triliun untuk dana riset dan inovasi pada tahun 2023. Total anggaran itu diperuntukkan untuk belanja pegawai dan operasional sebesar Rp4,05 triliun atau setara 64 persen untuk menggaji 15 ribu pegawai BRIN, serta belanja infrastruktur riset sisanya Rp2,33 triliun atau setara 36 persen.

Menurutnya, meski belanja pegawai mendominasi anggaran riset dan inovasi nasional, namun pihaknya masih bisa melakukan efisiensi dengan menggabungkan pusat-pusat riset yang dimiliki oleh BRIN.

"Definisi belanja riset menurut Bank Dunia itu (mencakup) semua termasuk belanja pegawai, karena belanja pegawai memang selalu yang terbesar kalau di lembaga riset sebab komponen utama SDM unggul," pungkas Handoko.

Baca juga: BRIN dan Poso Energy kerja sama teliti keanekaragaman hayati air Poso
Baca juga: Tim JIRCAS Jepang-BRIN teliti genetik sengon terbaik di Itera