Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Dinas Perhubungan untuk merekayasa lalu lintas sejumlah titik kemacetan di Jakarta untuk memperlancar mobilitas warga Ibu Kota.nantinya hanya bisa dilewati sepeda motor, untuk mengurangi kedapatan lalu lintas
"Jalan Inspeksi dilakukan rekayasa lalu lintas satu arah," kata Heru saat meninjau salah satu titik macet di Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Senin.
Jalur padat di dekat Stasiun KA Kalideres itu, kata dia, nantinya hanya bisa dilewati sepeda motor, untuk mengurangi kedapatan lalu lintas.
Pemprov DKI, kata dia, juga akan mengaspal jalur tersebut untuk menambah kelancaran arus lalu lintas.
"Mulai hari ini uji coba (rekayasa lalu lintas)," imbuh Heru.
Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Chaidir menambahkan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan pengaturan lalu lintas pada jam sibuk baik pagi dan sore hari.
"Nanti ada pengaturan palang pintu, jam sibuk itu, dan hanya motor yang bisa lalu lalang. Mobil tidak bisa kecuali warga," ucapnya.
Di Kelurahan Semanan yang berada di dekat Stasiun Kalideres itu menjadi salah satu titik kemacetan di Jakarta Barat karena menghubungkan sejumlah ruas jalan di tengah permukiman padat penduduk.
Tak jauh dari lokasi itu juga terdapat Stasiun Rawa Buaya dan sejumlah ruas jalan yakni Jalan Duri Kosambi yang kerap menyumbang kedapatan lalu lintas.
Chaidir tidak membeberkan titik kemacetan lain di Jakarta yang akan dilakukan rekayasa lalu lintas.
Meski begitu, Dinas Perhubungan DKI merancang penutupan 27 titik putaran balik yang selama ini juga berkontribusi menyebabkan kemacetan di Jakarta yang rencananya dilakukan semester pertama 2023.
Tak hanya itu, Dinas Perhubungan DKI juga berencana memberlakukan satu arah di tujuh ruas jalan di Jakarta.
Namun, Chaidir masih belum mengungkapkan lokasi tujuh ruas jalan untuk kebijakan satu arah itu guna mengurangi kemacetan.
Baca juga: Heru ajak warga DKI gunakan TransJakarta untuk tekan kemacetan
Baca juga: Indeks kemacetan Jakarta naik jadi peringkat 29 kota dunia
Baca juga: Pengamat minta Pemprov DKI serap lebih luas masukan publik soal ERP
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023
