Keating menyebut kesepakatan yang dinamai AUKUS itu keputusan luar negeri terburuk yang diambil oleh Partai Buruh Australia.
“Setiap anggota cabang Partai Buruh akan jijik ketika mereka menyadari bahwa partai yang kita semua perjuangkan ini memilih kembali ke bekas penguasa kolonial kita, Inggris, untuk menemukan keamanan kita di Asia,” kata Keating dalam National Press Club di Canberra, yang salinan transkripnya diunggah pada situs webnya.
Australia pada Senin mengumumkan kesepakatan membeli setidaknya tiga kapal selam bertenaga nuklir yang memiliki sistem persenjataan konvensional di bawah kemitraan keamanan trilateral dengan AS dan Inggris.
Dalam kerangka kesepakatan ini, ketiga negara juga akan bekerja sama untuk mengembangkan kapal selam canggih terbaru.
Baca juga: PM Albanese: Kapal selam AUKUS demi seimbangkan kekuatan militer China
Dalam kesepakatan AUKUS yang diresmikan Selasa di San Diego, AS, Australia akan membeli tiga kapal selam kelas Virginia dari AS. Namun pembelian itu masih harus mendapat persetujuan Kongres.
Australia juga akan diberi opsi untuk membeli dua kapal lagi jika diperlukan, kata Presiden AS Joe Biden, PM Australia Albanese, dan PM Inggris Rishi Sunak dalam pernyataan bersama.
AUKUS diumumkan pada 15 September 2021 sebagai sebuah perjanjian keamanan trilateral untuk kawasan Indo-Pasifik guna menjawab kapabilitas militer China yang semakin besar di wilayah tersebut.
Keating, yang menjabat sebagai perdana menteri pada 1991-1996, mengkritik kesepakatan AUKUS sejak mantan Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan AUKUS dan membatalkan Program Kapal Selam Masa Depan dengan Angkatan Laut Prancis untuk membeli 12 kapal selam senilai 56 miliar euro (Rp917,65 triliun).
Dia mendaku keterlibatan Australia dalam kesepakatan AUKUS dilakukan agar AS memasok kapal selam bertenaga nuklir untuk menghadapi China.
Menurut Keating, keterlibatan pemerintahan Albanese dalam pembangunan kapal selam nuklir tripartit di bawah perjanjian AUKUS merupakan keputusan internasional terburuk yang diambil pemerintah Partai Buruh Australia sejak mantan pemimpin sebelumnya, Billy Hughes, berusaha menerapkan wajib militer guna menambah pasukan Australia dalam Perang Dunia I.
Baca juga: Cermati AUKUS, RI minta Australia konsisten pada non proliferasi
"AS akan tetap berada dalam kesepakatan yang disebut AUKUS, bukan karena untuk membangun kapal selam untuk Australia, tetapi karena AS akan selamanya memiliki teknologi kapal nuklir dan sistem pengendalian tembakan yang dibangun di tempat lain," katanya.
Keating menambahkan bahwa meski kesepakatan itu ditandatangani tiga pihak, tetapi menurutnya hanya ada satu pihak yang mengeluarkan uang.
“Presiden AS dan PM Inggris hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka karena 368 miliar dolar Australia (Rp3.776 triliun) masuk kantong perusahaan-perusahaan pertahanan mereka – di Inggris, BAE Systems, serta galangan-galangan kapal selam di pantai timur AS. Tidak heran mereka tersenyum," kata Keating.
Keating mengatakan AS ingin membendung kekuatan militer dan ekonomi China, tetapi menurut dia, China adalah negara perdagangan dunia.
"Ini bukan tentang membalikkan sistem internasional," kata dia.
Baca juga: Setelah umumkan perjanjian AUKUS, Biden bakal berbicara dengan Xi
Sumber: Anadolu
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023