"Ternyata kita punya 27 ribu aplikasi seluruh pemerintahan ini. Itu punya berapa banyak vendor itu. Sekarang, saya katakan, banyak adik-adik yang muda, yang dari ahli IT, ayo tunjukkan kau ini orang Indonesia hebat, satukan ini," tantangnya dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.
Luhut meyakini anak bangsa bisa melakukannya tanpa perlu biaya yang tinggi. Ia mencontohkan aplikasi PeduliLindungi yang sukses dikembangkan saat pandemi lalu.
"Saya diberitahu Pak Anas (Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas) di Indonesia ini banyak anak muda hebat-hebat yang membuat aplikasi-aplikasi di kementerian, lembaga, pemda dan sebagainya. Ayo Anda bekerja. Tidak pakai uang-uang mahal-mahal semua itu dan saya yakin bisa. Haqqul yaqin karena pengalaman di Covid-19 kemarin," katanya.
Luhut juga menekankan digitalisasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia untuk menjadi negara maju selain dengan hilirisasi, dana desa dan harga komoditas.
Ia mencontohkan kesuksesan e-katalog atau katalog elektronik yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Mantan Menko Polhukam itu menyebut ada potensi pengadaan barang/jasa pemerintah senilai hingga Rp1.600 triliun yang sekitar 90 persennya masih dipasok melalui impor. Pemerintah pun terus mendorong agar angka belanja pemerintah tersebut bisa dilakukan di Indonesia agar roda ekonomi bisa berputar di dalam negeri.
"Anda lihat e-katalog, ada 105 miliar dolar AS atau Rp1.600 triliun yang selama ini kita impor hampir 90 persen. Sekarang, bertahap dari mulai tahun lalu, itu sudah mulai kita masukkan e-katalog, itu Pak Anas punya prestasi, itu sudah Rp400 triliun tahun lalu. Tahun ini Presiden memberikan instruksi itu 90 persen kita harus capai tahun ini. Itu bisa," tegasnya.
Dalam catatan Kemenko Marves, realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) pada 2022 oleh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN mencapai Rp698,68 triliun atau 69,78 persen dari komitmen Rp1.001,26 triliun.
Adapun pada tahun 2023, pemerintah menargetkan belanja produk dalam negeri (PDN) sebanyak 95 persen dengan penayangan 5 juta produk dalam negeri di e-katalog.
Luhut menegaskan efisiensi melalui terbangunnya ekosistem digitalisasi diyakini akan mampu mengurangi korupsi serta mendorong inovasi anak bangsa.
"Memang tiba-tiba naik penerimaan pajak kita 48,6 persen itu dari batu? Dari efisiensi. Karena semua terdigitalisasi. Ini yang kita bangun, ekosistem, sehingga akan mengurangi korupsi, akan membuat efisiensi dan akan juga membuat inovasi-inovasi anak muda Indonesia," tutur Luhut Pandjaitan.
Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah integrasikan 24.400 aplikasi
Baca juga: Pakar telematika apresiasi pemerintah blokir aplikasi tidak daftar PSE
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
