Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang telah membuat sebuah gerakan bernama Bulan Peduli Gizi yang mengajak banyak pihak bekerjasama untuk mengatasi persoalan stunting pada anak di wilayah tersebut.
“Tujuan rembuk stunting ini untuk menyepakati apa saja program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Peran antara berbagai stakeholder, siapa melakukan apa dan bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan stunting di Kabupaten Tangerang” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tangerang, Banten Ujang Sudiartono dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.
Dalam Peluncuran Bulan Peduli Gizi dan Rembuk Stunting 2024 di Ballroom Hotel Yasmin, Kecamatan Curug Tangerang pada Senin (21/3), Ujang menjelaskan peluncuran Bulan Peduli Gizi merupakan dukungan terhadap program Pos Gizi Dahsyat dalam penurunan stunting dan kasus malnutrisi.
Sampai dengan hari ini pun, setiap puskesmas di Kabupaten Tangerang telah menjalankan pos gizi dengan baik agar pertumbuhan setiap balita bisa terpantau.
Baca juga: Menko PMK tekankan perlunya kerja sama lintas sektor tangani stunting
Sementara kegiatan Rembuk Stunting 2024 ditujukan untuk membangun komitmen bersama sekaligus mengambil langkah percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Tangerang yang akan mengajak pemangku kepentingan untuk berkolaborasi bersama.
Selain meluncurkan Bulan Peduli Gizi, Pemkab Tangerang sudah membentuk regulasi penanganan stunting yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2020 tentang percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Tangerang, dan surat keputusan Bupati Nomor 440/126-Huk/2022 tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting tahun 2022-2024.
Dirinya berharap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2023 bisa tercapai dan stunting bisa terselesaikan, sehingga kolaborasi yang dibangun bersama multi sektor, bisa mempercepat penurunan stunting sampai dengan tahun 2024 dengan lebih baik.
“Kami berharap permasalahan ini bukan permasalahan satu OPD dan permasalahannya juga dari lintas sektor jadi kolaborasi sinergi antar berbagai kepentingan ini bisa berjalan dengan baik di tahun 2024,” katanya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hendra Tarmizi menambahkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah bekerja sama dengan berbagai OPD untuk melaksanakan program penurunan stunting.
Setiap desa atau kelurahan juga sudah menetapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan TPK, yang memiliki peran strategis untuk penurunan stunting, untuk memastikan semua keluarga berisiko stunting mendapat pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dengan optimal agar kasus stunting dapat ditekan.
Baca juga: Kemenko PMK: Penanganan stunting-kemiskinan ekstrem butuh kolaborasi
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
