Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Papua Barat menilai bahwa pelaksanaan program intervensi stunting tahun 2022 di Papua Barat dan Papua Barat Daya perlu dievaluasi.Evaluasi intervensi program yang sudah dilakukan di Papua Barat maupun Papua Barat Daya
Kepala BKKBN Papua Barat Philmona Maria Yarollo di Manokwari, Rabu, mengatakan evaluasi pelaksanaan program dilakukan bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (PPS) tingkat provinsi, sehingga implementasi program tahun 2023 lebih maksimal.
Ia menyatakan evaluasi sangat diperlukan karena tingkat prevalensi stunting Papua Barat mengalami peningkatan menjadi 30 persen sesuai hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.
"Evaluasi intervensi program yang sudah dilakukan di Papua Barat maupun Papua Barat Daya," katanya.
Setelah evaluasi tingkat provinsi, kata dia, BKKBN mendorong pelaksanaan evaluasi lanjutan bagi Tim PPS tingkat kabupaten/kota di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran program intervensi stunting pada masing-masing kabupaten/kota.
"Karena semua OPD (organisasi perangkat daerah) teknis ada dalam tim itu," katanya.
Ia mengapresiasi penyelenggaraan road show dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, d mana, setiap pemerintah daerah memaparkan program intervensi yang telah dilakukan, rencana program akan datang, dan hambatan dalam upaya penanganan masalah stunting.
"Road show itu kita bisa mengevaluasi program dari masing-masing daerah," katanya.
Ia menjelaskan ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam upaya menurunkan prevalensi stunting yaitu pencegahan dan penanganan.
Oleh sebab itu, kata dia, sangat diperlukan kolaborasi program lintas pemangku kepentingan demi mencapai hasil yang maksimal.
"Tidak bisa hanya satu pihak tetapi butuh kolaborasi dan sinergi lintas instansi," katanya.
Selain itu, kata dia, BKKBN juga terus mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga yang tersebar di 1.837 kampung baik di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
Tim itu terdiri atas unsur bidan, kader PKK dan kader KB yang melaksanakan pendampingan bagi calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pascamelahirkan, dan keluarga berisiko stunting.
"Kami dari BKKBN akan mengoptimalkan Tim Pendamping Keluarga karena mereka bersentuhan langsung," katanya.
BKKBN telah bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memberikan pendampingan kepada calon pengantin sebelum pernikahan.
Tujuannya supaya calon pengantin semakin memahami soal kesehatan yang berkaitan dengan berat badan, tinggi badan, HB, dan ukuran lengan atas.
"Misalnya kalau kurang sehat kita sarankan agar tidak hamil dulu," demikian Philmona Maria Yarollo.
Baca juga: Kemenko PMK: Penanganan stunting-kemiskinan ekstrem butuh kolaborasi
Baca juga: Kasus stunting di Papua Barat ditargetkan terus menurun
Baca juga: PKK Pusat: Stunting di Papua Barat bisa ditekan dengan pangan lokal
Baca juga: Waterpauw: Stunting di Papua Barat butuh perhatian serius
Baca juga: Kemenko PMK: Penanganan stunting-kemiskinan ekstrem butuh kolaborasi
Baca juga: Kasus stunting di Papua Barat ditargetkan terus menurun
Baca juga: PKK Pusat: Stunting di Papua Barat bisa ditekan dengan pangan lokal
Baca juga: Waterpauw: Stunting di Papua Barat butuh perhatian serius
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2023
