Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah untuk menyisihkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Pemda agar mengalokasikan APBD untuk dua program prioritas nasional, yaitu pengurangan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Menko PMK kawal penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Sulteng
Baca juga: Menko PMK apresiasi penanganan kemiskinan ekstrem di Papua Barat
Muhadjir Effendy juga meminta pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi guna mengoptimalkan program pengurangan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Jadi, ini mohon betul-betul mendapatkan perhatian, termasuk memperkuat sinergi agar kasus stunting dan kemiskinan ekstrem bisa tertangani dengan baik," katanya.
Menko juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan validasi kemiskinan ekstrem berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada masing-masing wilayah.
"Termasuk data warga miskin yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar dapat segera didaftarkan. Hal tersebut guna menjamin bantuan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Menko juga mengingatkan bahwa peran aktif pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Kemenko PMK, kata dia, terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga kementerian/lembaga melalui roadshow virtual guna mempercepat program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Baca juga: Kemenko PMK: Penanganan stunting-kemiskinan ekstrem butuh kolaborasi
Baca juga: Menko minta pemda percepat pendataan stunting dan kemiskinan ekstrem
"Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara virtual, terus dilakukan secara bertahap dengan menyasar seluruh pemerintah daerah di Indonesia, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota," kata Muhadjir Effendy.
Prevalensi stunting di Indonesia saat ini berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah 21,6 persen. Sementara pemerintah menargetkan prevalensi stunting bisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Selain itu, pemerintah menargetkan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem dari empat persen atau 10,86 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi nol persen pada tahun 2024.
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
