Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Perkuat kolaborasi dan kerja sama lintas sektor dalam percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem mulai dari unsur pemerintah, komunitas, akademisi, dunia usaha, dan media massa," kata Menko Muhadjir Effendy dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Menko PMK menambahkan kolaborasi lintas sektor dan jejaring kemitraan merupakan kunci utama dalam program percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Dunia usaha di daerah-daerah, kata dia, juga perlu didorong untuk mengoptimalkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"CSR perusahaan diharapkan bisa digunakan untuk membangun prasarana dan infrastruktur misalnya jalan, sanitasi lingkungan, air minum, air bersih, atau lainnya yang diperlukan untuk mendukung program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem," katanya.
Untuk itu Menko PMK mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha. Dengan demikian diharapkan akan makin mengoptimalkan program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yang ada di setiap daerah.
Baca juga: Menko: Lakukan konvergensi penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem
"Program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem merupakan dua agenda prioritas yang perlu mendapatkan perhatian," katanya.
Karena itu, lanjutnya, kerja sama dan kolaborasi lintas sektor memiliki peran yang sangat penting agar target pemerintah dalam menurunkan stunting dan menghapuskan kemiskinan ekstrem dapat terealisasikan dengan baik.
Kemenko PMK, kata dia, terus melakukan koordinasi dengan pemda dan kementerian/lembaga melalui roadshow virtual guna mempercepat program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Roadshow percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara virtual, terus dilakukan secara bertahap dengan menyasar seluruh pemda di Indonesia, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota," katanya.
Prevalensi stunting di Indonesia saat ini berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah 21,6 persen. Sementara pemerintah menargetkan prevalensi stunting bisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Pemerintah juga menargetkan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem dari empat persen atau 10,86 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi nol persen pada tahun 2024.
Baca juga: Menko: Alokasikan APBD untuk penanganan stunting-kemiskinan ekstrem
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
