UPP Kelas III Molawe terapkan sistem digital dalam pelayanan pelabuhan

Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) menerapkan sistem pelabuhan digital untuk memudahkan pelayanan pelabuhan di wilayahnya.

Kepala UPP Kelas III Molawe Abdul Faisal Pontoh saat dihubungi, Senin, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan percepatan pelayanan yang digagas oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI) dengan menerapkan sistem Inaportnet khusus pelabuhan guna mengoptimalkan pelayanan di pelabuhan.

“Hal ini juga sebagai bentuk respons terhadap kemajuan teknologi yang semakin pesat serta Revolusi Industri 4.0 yang melanda dunia,” kata Abdul Faisal Pontoh.

Ia mengungkapkan bahwa Inaportnet merupakan bagian dari program Implementasi National Single Window (INSW) yang juga merupakan sistem elektronik dalam pengurusan dokumen kepelabuhanan, baik dalam hal bongkar muat, maupun dokumen kapal.

“Inaportnet juga berfungsi sebagai portal yang dioperasikan dan diintegrasikan ke seluruh pola kegiatan pelayanan terhadap kapal dan barang,” ujarnya.

Dengan menerapkan Inaportnet, Abdul Faisal Pontoh berharap segala bentuk aktivitas, mulai dari bongkar muat hingga pengurusan dokumen di UPP Kelas III Molawe bisa efisien dan transparan.

Selain itu, Inaportnet juga dapat memudahkan koordinasi antarpihak yang terlibat dalam kegiatan bongkar muat dan pengurusan dokumen, sehingga hal itu dapat mempercepat pelayanan di pelabuhan.

“Dengan adanya sistem informasi teknologi seperti Inaportnet, diharapkan pelayanan di pelabuhan semakin membaik dan meningkatkan daya saing di era Revolusi Industri 4.0. Oleh karena itu, UPP Molawe berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengembangkan sistem pelayanan yang lebih baik, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperkuat sektor ekonomi di wilayah administrasi UPP Kelas III Molawe,” ujarnya pula.

Abdul Faisal Pontoh menuturkan bahwa pelaksanaan Inaportnet di UPP Kelas III Molawe telah memberikan dampak positif dalam hal meningkatkan pelayanan kapal dengan baik.

Selain itu, penggunaan layanan digital di UPP Kelas III Molawe juga memiliki keuntungan dalam menghindari kontak fisik secara tatap muka antara petugas dan pengguna jasa, serta penyedia jasa pelabuhan.

“Aplikasi Inaportnet juga dilakukan dengan berkolaborasi bersama lembaga terkait, serta diawasi langsung oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Kemenko Marves,” ujarnya lagi.

Ia membeberkan layanan Inaportnet meliputi berbagai hal, yakni persetujuan kedatangan kapal, surat persetujuan kapal masuk pelabuhan, persetujuan rencana kerja bongkar muat, persetujuan bongkar dan muat barang berbahaya, penetapan pelayanan kapal, surat persetujuan panitia kapal, persetujuan daftar kapal, laporan keberangkatan dan kedatangan kapal, serta laporan angkutan barang perusahaan kapal pesiar yang dapat dicetak secara mandiri.

“Dengan penggunaan sistem Inaportnet diharapkan seluruh stakeholder dapat memantau pergerakan kapal dengan lebih mudah dan transparan. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan kelancaran kapal dalam proses bongkar muat dan transparansi waktu dalam pelayanan tarif yang dikenakan,” katanya lagi.

Faisal berharap penggunaan Inaportnet dapat terus mempermudah pelayanan di pelabuhan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pihak yang terlibat.
Baca juga: Indonesia sampaikan keberhasilan implementasi Inaportnet di sidang IMO
Baca juga: Kemenhub buka peluang swasta promosi usahanya di aplikasi Inaportnet