"Sebanyak 25 topik yang paling ramai yang kami dapat masukan dari public hearing, website, dan surat, yaitu mengenai rumah sakit, tenaga kesehatan, aborsi, sistem jaminan sosial, dan kemandirian obat dan farmasi," kata Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Rabu.
Sedangkan topik teratas yang masuk melalui website Kemenkes RI, berkaitan dengan pengelompokan dan kualifikasi SDM kesehatan, registrasi dan perizinan, BPJS, dan rumah sakit.
"Ada satu topik sangat tinggi karena ada satu kelompok teknologi kesehatan yang ingin jadi nakes sendiri. Dia membombardir website kami dengan submission dari robot, jadi masukannya paling banyak," katanya.
Baca juga: Ketum PB-IDI: RUU Kesehatan harus perhatikan masalah dasar kesehatan
Kemenkes telah menyelenggarakan partisipasi publik dan sosialisasi RUU Kesehatan pada 13-31 Maret 2023 dengan melibatkan 115 kegiatan partisipasi publik, 1.200 pemangku kebijakan yang diundang, dan 72.000 peserta.
Dari rangkaian kegiatan tersebut, Kemenkes telah menghimpun 6.011 masukan terkait RUU Kesehatan melalui kegiatan public hearing. Sekitar 75 persen di antaranya telah ditindaklanjuti berdasarkan hasil pertimbangan dan pemberian penjelasan.
Seperti diketahui, isu terkait rumah sakit ramai diperbincangkan masyarakat usai pemerintah menyampaikan kabar tentang fenomena pasien berobat ke luar negeri.
Baca juga: Kemenkes: RUU Kesehatan wujudkan digitalisasi dan inovasi teknologi
Sedangkan isu tenaga kesehatan berkaitan dengan jumlah dokter dan dokter spesialis yang belum merata, hingga biaya pendidikan kedokteran yang mahal.
DPR telah resmi mengirimkan draf RUU Kesehatan kepada pemerintah pada pekan lalu untuk dibahas bersama, setelah RUU tersebut disahkan sebagai inisiatif DPR pada sidang paripurna pada Februari 2023.
Presiden telah menunjuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai koordinator wakil pemerintah untuk membahas RUU ini bersama DPR.
Baca juga: Pakar: RUU Kesehatan harus perbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat
Menteri lain yang ditunjuk yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
