"Hari ini saya berkesempatan menyerahkan SHM secara door to door kepada masyarakat Dayak di Kelurahan Budaya Pampang Samarinda, dan saya juga terima kasih atas sambutan warga Dayak di sini," kata Hadi di Samarinda, Kamis.
Ia menyampaikan, dari hasil komunikasi dengan lurah setempat, pemenuhan SHM kepada warga di wilayah Kelurahan Budaya Pampang masih 60 persen, sehingga 40 persen sisanya bisa dituntaskan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan skema sertifikat massal.
Hadi berharap semua warga di Kelurahan Budaya Pampang, lahannya bisa disertifikatkan dengan program PTSL. Dirinya juga telah menginstruksikan kepada Kepala Kantor Wilayah ATR setempat untuk mendorong hal itu.
Baca juga: Menteri ATR/BPN membagikan sertifikat tanah untuk warga suku Dayak
Baca juga: Menteri ATR deklarasi Bontang sebagai Kota Lengkap pertanahan
"Saya sudah koordinasikan kepada Kakanwil ATR Kaltim supaya mendorong yang sisa 40 persen belum bersertifikat, tahun 2024 sudah 100 persen, supaya tanah masyarakat Dayak di sini sudah memiliki kepastian hukum," katanya.
Hadi juga menuturkan, sertifikat tanah tersebut tentu akan bermanfaat bagi mereka, apalagi kehidupan masyarakat Dayak sehari-harinya bermata pencaharian berkebun karet, menggarap sawah, dan sebagian sebagai pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan produk kerajinan tangan.
Menurutnya, dengan mereka memiliki SHM, maka bisa dijadikan agunan untuk menambah modal usaha melalui pembiayaan perbankan, sehingga sertifikat tersebut bermanfaat untuk kemaslahatan peningkatan ekonomi masyarakat.
"Sertifikat ini bisa dijadikan untuk permodalan produktif, sehingga keberadaannya bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi warga Dayak di sini, asal jangan diagunkan untuk kebutuhan konsumtif," ucapnya.
Mantan Panglima TNI RI itu menyatakan kerap melaksanakan pembagian sertifikat tanah secara door to door ke wilayah pedalaman untuk mengetahui bagaimana proses penerbitan sertifikat tanah tersebut.
"Pada intinya, saya tidak mau menerima laporan di atas meja saja, namun harus tau betul kondisi riil di lapangan, terutama soal proses penerbitan sertifikat tanah," ujar Hadi Tjahjanto.*
Baca juga: Menteri ATR/BPN: Bontang jadi Kota Lengkap ketiga di Indonesia
Baca juga: Menteri ATR teken MoU dengan MUI terkait tanah umat
Pewarta: Gunawan Wibisono/Fandi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
