Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tatakelola Pemerintahan Desa, BPKP, Wasis Prabowo di Jakarta, Kamis menyampaikan proses penguatan keuangan desa mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, staf kecamatan, kabupaten, dan provinsi, tenaga pendamping profesional, hingga staf Kemendesa PDTT, BPKP, Kemenkeu, dan Kemendagri.
"Siskeudes dibutuhkan, karena dana yang dikelola desa semakin meningkat, sementara transaksi keuangan desa kian meningkat. Karena itu, dibutuhkan peningkatan akuntabilitas keuangan desa," ujarnya dalam Webinar Badan Pengembangan dan Informasi (BPI), Kemendes PDTT bertajuk "Di Balik Kebaruan Siskeudes Versi 2.05 Tahun 2023".
Ia mengemukakan, Siskeudes versi 2.0.5 untuk pelaksanaan tahun 2023 berisi penambahan fitur tagging kegiatan padat karya tunai desa, kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, BLT Dana Desa, dan program prioritas lainnya.
"Tersedia juga fitur monitoring keuangan desa oleh pemerintah daerah," paparnya.
Baca juga: Sukses BUM Desa Pulosari tembus pasar Singapura
Di samping itu, Wasis juga menyampaikan, Siskeudes versi 2.0.5 itu tersedia pula penyesuaian tarif default PPN sesuai regulasi menjadi 11 persen untuk perhitungan otomatis kwitansi pembayaran.
Ia mengemukakan, pemutakhiran Siskeudes 2.0.5 bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi pembinaan pemberdayaan dan pengawasan desa di daerah.
"Pada akhirnya bauran kebijakan dan bauran dana diharapkan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga desa," tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPI, Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta mengatakan kementeriannya bersedia menyediakan penyimpanan digital, pemeliharaan server, dan keamanan server jika dibutuhkan untuk Siskeudes online.
"Kementerian juga mendukung sepenuhnya penyusunan Siskeudes online ke desa-desa, termasuk fasilitasi pendampingan Siskeudes Online di lapangan kepada Dinas PMD, kecamatan, dan desa melalui Tenaga Pendamping Profesional," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ivanovich menyampaikan beberapa usulan diantaranya menjalankan kesepakatan audit pembangunan desa dengan komponen SDGs Desa, serta pengiriman hasil Siskeudes ke server Kemendes PDTT.
Baca juga: Kemendes PDTT: Pelokalan SDGs tingkat desa disepakati ASEAN
Baca juga: Kemendes PDTT: Mayoritas indikator SDGs telah dipenuhi Indonesia
Baca juga: Kemendes PDTT: Mayoritas indikator SDGs telah dipenuhi Indonesia
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
