Keputusan itu disampaikan UNAMA melalui sebuah pernyataan pada Selasa, setelah pemerintahan Taliban melarang staf perempuan mereka untuk bekerja.
PBB pekan lalu mengatakan bahwa Taliban, yang mengambil alih kekuasaan pada 2021, telah menyampaikan bahwa perempuan Afghanistan tidak akan diizinkan bekerja untuk organisasi dunia tersebut.
Pejabat Taliban belum mengomentari perintah tersebut.
"Melalui larangan ini, otoritas de facto Taliban berusaha memaksa PBB untuk membuat pilihan yang mengkhawatirkan antara tetap memberikan dukungan bagi rakyat Afghanistan, dengan berpegang teguh pada norma dan prinsip yang harus kita junjung tinggi," kata UNAMA.
Menurut PBB, penerapan perintah tersebut akan menyebabkan organisasi dunia itu dapat melanggar aturan dalam piagamnya.
UNAMA telah meminta sekitar 3.000 staf, perempuan dan laki-laki, untuk tetap berada di rumah sampai 5 Mei seraya pihaknya melakukan "konsultasi yang diperlukan", melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk operasi mereka, serta mempercepat rencana darurat.
Baca juga: PBB akan temui Taliban setelah staf perempuan dilarang bekerja
Pembatasan terhadap pekerja perempuan PBB, yang diterapkan setelah larangan terhadap sebagian besar pekerja perempuan LSM pada Desember, menuai kecaman keras internasional.
Sejumlah pejabat mengaku khawatir para donor akan menarik dukungan program bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan, padahal program itu merupakan yang terbesar di dunia.
Mereka juga menyatakan bahwa menerapkan sejumlah program dan menjangkau kalangan perempuan di negara konservatif tanpa adanya pekerja perempuan, merupakan hal yang mustahil dilakukan.
Kelompok Taliban telah memberlakukan sederet pembatasan akses perempuan ke pekerjaan, pendidikan dan kehidupan masyarakat.
Pejabat Taliban mengaku telah menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan penafsiran mereka yang ketat terhadap hukum Islam.
Sumber: Reuters
Baca juga: PBB sebut aktivis hak pendidikan wanita Afghanistan ditangkap di Kabul
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2023
