Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sedang mengupayakan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama memiliki etalase atau menu tersendiri di dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).berharap produk BUMDes dan BUMDesma bisa langsung dipasarkan secara nasional
"Tujuannya adalah agar BUMDes dan BUMDesma (BUMDes Bersama) memiliki rumah tersendiri agar terbuka peluang dan memiliki jangkauan pasar yang semakin luas," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendes PDTT, Theresia Junidar dalam Sosialisasi e-katalog dan Penguatan Kelembagaan BUMDes dan BUMDesma di Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa.
Ia menambahkan dengan memanfaatkan pasar digital ini BUMDes dan BUMDesma akan semakin banyak diketahui oleh publik, serta dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun.
Ia mengemukakan terdapat beberapa manfaat bagi BUMDes masuk ke dalam e-katalog LKPP, yakni akan membuat tata usahanya menjadi transparan, aman untuk membelanjakan APBDes, Dana Desa, APBD, ataupun APBN, dan memudahkan pihak swasta untuk mengakses pembelian komoditas BUMDes dan BUMDesma.
"Dengan adanya etalase atau menu khusus di dalam e-katalog LKPP kita berharap produk BUMDes dan BUMDesma bisa langsung dipasarkan secara nasional, tidak hanya di daerah. Saat ini produk BUMDes masih dipasarkan di lokal," tutur Theresia.
Baca juga: Kemendes PDTT: Masuknya BUMDes ke OSS bakal perluas kesempatan bisnis
Baca juga: BUMDes di Situbondo terima bantuan Pemprov Jatim kembangkan pariwisata
Saat ini, dalam e-katalog LKPP sudah ada enam menu, yakni Nasional, Lokal, Sektoral, UMKK, Inovasi, dan TKDN. "Kita mengusulkan tambahan satu menu yaitu khusus BUMDes dan BUMDes Bersama agar mempunyai tempat untuk memasarkan produknya yang lebih luas lagi," ucapnya.
Dalam rangka merealisasikan BUMDes dan BUMDesma memiliki menu tersendiri, Theresia mengatakan Kemendes PDTT bersama LKPP telah melakukan pembahasan sejak Februari 2023.
"Beberapa tahap sudah kita lakukan, seperti menyampaikan data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) BUMDes dan BUMDesma ke Direktorat Pengembangan Pasar Digital LKPP," paparnya.
Ia mengatakan pihak LKPP sudah menambahkan label BUMDes dan BUMDesma di aplikasi SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia).
Theresia mengatakan BUMDes dan BUMDesma harus menggunakan SIKaP karena untuk memusatkan data penyedia pelaku usaha, penilaian kinerja pelaku usaha, pencarian pelaku usaha, dan evaluasi kualifikasi otomatis.
Baca juga: Mendes PDT dorong koperasi BUMDes dapatkan pendamping dari OJK
Baca juga: Bupati: Bumdes garda terdepan percepatan pemulihan perekonomian desa
Ia menyampaikan, per 15 Mei 2023, sudah ada 49 produk BUMDes dan BUMDesma yang ditayangkan di dalam e-katalog, namun masih berada di menu sektoral.
"Jadi tahun ini kita harap BUMDes dan BUMDesma bisa memasarkan produknya melalui e-katalog LKPP di etalase tersendiri," kata Theresia.
Dalam kesempatan sama, Ahli Pratama, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Muhammad Amri Satria mengharapkan masuknya BUMDes dan BUMDesma ke dalam e-katalog LKPP dapat meningkatkan kualitas dan layanannya.
"Diharapkan BUMDes dan BUMDesma dapat memenuhi semua pesanan yang ada di dalam katalognya. Jadi jangan sampai ada pesanan tidak bisa terpenuhi nantinya bisa menjadi penilaian buruk dari pembeli," katanya.
Baca juga: Mendes PDTT: Komitmen faktor penting produk desa tembus pasar ekspor
Baca juga: Mendes PDTT lepas ekspor perdana kentang BUMDes Pulosari Handal
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2023
