Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sampai saat ini terdapat 318 peserta yang mendaftar program konversi sepeda motor konvensional dari berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik.Sampai saat kami masih on track untuk menuju penurunan emisi 31,9 persen di tahun 2030
"Sampai sekarang baru ada 318 peserta yang mendaftar," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI dipantau secara daring, Selasa terkait dengan pelaksanaan kinerja Ditjen EBTKE untuk tahun 2023.
Pemerintah resmi meluncurkan bantuan subsidi konversi motor listrik pada April 2023 lalu. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023, disebutkan target penerima bantuan pemerintah pada 2023 ialah sebanyak 50.000 unit dan tahun depan 150.000 unit dengan besaran bantuan yang diberikan Rp7.000.000 per unit untuk motor konversi.
Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya mengatakan diperlukan promosi besar-besaran agar masyarakat tahu manfaat pelaksanaan konversi sepeda motor listrik tersebut.
Kementerian ESDM menyatakan program konversi akan memberikan dampak positif pada peningkatan konsumsi listrik sebesar 15 gigawatt hour (GWh), penurunan emisi sebesar 30.000 ton dan pengurangan impor BBM sebesar 20.000 kiloliter (KL) yang secara langsung menghemat devisa negara sebesar 10 juta dolar AS.
Dalam RDP tersebut, Dadan juga menyampaikan beberapa pelaksanaan kinerja Ditjen EBTKE tahun 2023 lainnya, di antaranya soal target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
"Sampai saat kami masih on track untuk menuju penurunan emisi 31,9 persen di tahun 2030, dibandingkan dengan business as usual. Jadi, tahun ini targetnya adalah terjadi penurunan 116 juta ton emisi CO2," ucap Dadan.
Kemudian, terkait dengan pembangunan infrastruktur EBTKE seperti penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS).
"Misalkan untuk kegiatan PJUTS proses pengadaan untuk 20.607 unit sudah selesai sekarang dalam proses sudah berkontrak, dalam persiapan untuk dimobilisasi ke lapangan. Kami masih menyelesaikan untuk sisanya sekitar 11.000 yang sekarang masih dalam proses pembukaan blokirnya," ucap Dadan.
Sebelumnya, terdapat blokir anggaran yang cukup besar pada Ditjen Ketenagalistrikan untuk kegiatan clean cooking untuk rumah tangga, Ditjen EBTKE untuk kegiatan PJUTS, dan Ditjen Migas untuk kegiatan konverter kit (konkit) nelayan dan petani.
Selanjutnya, pembangunan alat penyalur daya listrik (APDAL). "Ini pun pengadaannya sudah selesai, ini khusus dilakukan di wilayah-wilayah yang cukup sulit di Papua sehingga dalam proses pelaksanaannya kami bekerja sama dengan pihak TNI bersama dukungan dari PLN," kata Dadan.
Lalu, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpadu yang dibangun di 10 lokasi.
"Kemudian PLTS terpadu ini merupakan usulan dari Komisi VII (DPR RI) untuk menggeser anggaran PLTS atap di 2023 ini menjadi PLTS terpadu dan kami lakukan di 10 lokasi dan sekarang sudah selesai pengadaannya," ujarnya.
Baca juga: KSP janji mekanisme penyaluran bantuan motor listrik tidak akan ribet
Baca juga: Luhut tegaskan tidak ada uang negara buat insentif mobil listrik
Baca juga: KemenESDM sasar 1.020 bengkel terlatih konversi motor listrik di 2023
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2023
