Kedua pemimpin dijadwalkan akan bertemu pada Selasa saat Yoon berada di Paris untuk menghadiri majelis umum Bureau International des Expositions untuk mempromosikan upaya Korsel menjadi tuan rumah Pameran Dunia 2030 di kota bagian tenggara Busan.
Bureau International des Expositions adalah sebuah badan internasional yang bertugas mengawasi Pameran Dunia.
"Kedua negara kami menekankan HAM. Prancis selalu menekankan HAM, dan dari perspektif itu, kami belum menjalin hubungan diplomatik dengan Korut," kata juru bicara kepresidenan Korsel Lee Do-woon kepada wartawan di Paris.
"Di bawah Pemerintahan Yoon Suk Yeol, kami tidak menghindari isu HAM Korut tetapi menanganinya secara langsung, jadi ini kemungkinan akan menjadi agenda penting," ujarnya.
Baca juga: Prancis desak pengenaan sanksi tambahan ke Korea Utara
Lee secara khusus mencatat bahwa pendahulu Yoon, mantan presiden Moon Jae-in, memanfaatkan kunjungannya ke Eropa untuk meminta negara-negara Eropa mencabut sanksi terhadap Korut.
Namun, Presiden Macron menjawab dengan jelas bahwa "Sekarang bukan waktunya mencabut sanksi, tetapi (waktunya) bagi komunitas internasional untuk bekerja bersama menerapkan sanksi."
Yoon dan Macron juga akan mendiskusikan kerja sama industrial di beberapa bidang, seperti tenaga nuklir dan penerbangan, dan rencana untuk bekerja sama di Dewan Keamanan PBB setelah Korsel terpilih sebagai anggota dewan tidak tetap untuk periode 2024-2025.
Sementara, Prancis adalah anggota permanen dewan tersebut.
Sumber: Yonhap-OANA
Baca juga: Kondisi HAM di Korea Utara tetap jadi perhatian Dewan Keamanan PBB
Baca juga: PBB sebut penyiksaan, kerja paksa meluas di penjara Korea Utara
Pewarta: Katriana
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023
