Sistem PPDB dinilai belum mampu jamin hak semua anak atas pendidikan

13 Juli 2023 12:44 WIB

Ilustrasi: Peserta didik baru memasang atribut saat mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2023/2024 di SMP Negeri 14 Denpasar, Bali. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/tom.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengatakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) belum mampu menjamin hak semua anak atas pendidikan yang berkualitas.

"Sistem PPDB yang dicetuskan Kemendikbudristek belum mampu menjamin semua anak mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Ubaid mengatakan hak anak atas pendidikan yang berkualitas adalah amanah konstitusi yang tercantum pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dia menyebutkan sistem PPDB harus mampu memberikan kepastian dan jaminan layanan pendidikan yang berkeadilan bagi semua anak tanpa terkecuali.

Baca juga: Banyak kasus, pemerintah diusulkan revisi Permendikbud soal PPDB
Baca juga: Melenceng dari tujuan, Kemendikbud diminta tinjau ulang sistem PPDB

"Sistem seleksi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB dengan sendirinya menganulir dan mendiskriminasi mayoritas anak Indonesia untuk mendapat layanan pendidikan yang berkeadilan," ujarnya.

Dia mengungkapkan sistem PPDB belum dapat diterapkan dengan baik karena masih terdapat kesenjangan mutu di berbagai sekolah negeri pada sejumlah daerah di Indonesia.

Selain itu, sambungnya, pemerataan kualitas pendidikan kian rancu dengan adanya label Sekolah Penggerak yang seolah-olah menjadi favoritisme atau stigma unggulan baru.

"Tahun ini pendaftar PPDB masih saja numpuk di sekolah-sekolah unggulan dan favorit," tuturnya.

Meskipun demikian hal tersebut telah terjawab oleh pernyataan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan yang mengatakan mekanisme teknis pelaksanaan PPDB jalur zonasi ada di bawah wewenang pemerintah daerah (pemda) melalui Dinas Pendidikan.

Baca juga: KSP minta pemda turun awasi pelaksanaan PPDB zonasi di lapangan
Baca juga: Salah kaprah PPDB berbasis zonasi