“Kuncinya, kami mengajak untuk tidak menghadirkan stunting baru. Salah satu yang ditekankan adalah jarak melahirkan harus betul-betul diatur, menyusui harus sukses. Kita tahu bahwa jarak kehamilan itu sangat berkorelasi dengan stunting,” ujar Hasto dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Pernyataan ini disampaikan Hasto pada seminar dalam jaringan tentang Praktik Baik Desa atau Kelurahan Bebas Stunting (De’Best) di 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bersama Bhayangkari dan beberapa kepala desa dari berbagai provinsi.
Baca juga: BKKBN: Indonesia jadi percontohan penerapan KB negara Selatan-Selatan
Seksi Sosial Bhayangkari Elizabeth Argo menyampaikan, Bhayangkari selalu mendukung setiap kebijakan pemerintah untuk ikut berperan dalam membantu percepatan penurunan stunting melalui kegiatan Posyandu Kemala, dan sampai saat ini sudah mempunyai binaan kurang lebih 574 posyandu.
“Dalam setiap kunjungan kerja, Bhayangkari selalu menyelipkan pemberian bantuan makanan tambahan bergizi kepada anak stunting dan memberikan edukasi kepada para orang tua yang memiliki balita, juga kepada ibu hamil tentang pengetahuan dan pencegahan anak stunting,” ujar Elizabeth.
Pada seminar ini, Kepala Desa Mentuda, Kabupaten Lingga, Riau; Kepala Desa Maibo, Kabupaten Sorong, Papua Barat; dan Kepala Desa Purwajaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menyampaikan inovasi di desa atau kelurahan masing-masing tentang praktik baik penanganan stunting.
Di Desa Mentuda, inovasi yang dilakukan yakni Bersembang Sehat, meliputi kegiatan kunjungan petugas posyandu ke rumah dan pemberian tablet tambah darah (TTD) serta vitamin, lalu kegiatan Demo Masak Gerakan Anti Stunting (Desa Gasing) untuk pemenuhan gizi ibu hamil, dan Lambung Pangan Masyarakat (Lampam).
Lalu, di Kabupaten Sorong, inovasi yang dilakukan yakni program dapur sehat, berupa pemberian makanan bergizi seimbang pada balita stunting dengan budidaya lele dan peternakan sapi sebagai kegiatan ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan protein bagi keluarga berisiko stunting.
Baca juga: BKKBN perluas layanan KB dan stunting di perbatasan Kalsel-Kalteng
Kemudian, di Desa Purwajaya, inovasi yang dilakukan yakni kelas inspirasi yang melibatkan orang tua di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HI Gaharu sebagai situs lab untuk parenting, yang memberikan sosialisasi untuk mencegah stunting, serta gotong royong membuat kolam terpal dan kandang ayam bagi keluarga berisiko stunting.
Dari inovasi yang sudah dilakukan di ketiga desa ini, berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), prevalensi stunting berhasil mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Di Kabupaten Bulungan, prevalensi stunting menurun empat persen dari tahun 2022 sebesar 18,9 persen, menjadi 11,2 persen pada tahun 2023. Di Desa Mentuda, prevalensi pada tahun 2022 sebesar 9,35 persen turun menjadi 7,39 persen tahun 2023. Kemudian, di Desa Purwajaya, prevalensi stunting juga menurun dari tahun 2022 sebesar 7,02 persen, menjadi 2,43 persen. Sedangkan di Desa Maibo, prevalensi stunting pada tahun 2023 sebesar 11, 1 persen.
Baca juga: Kepala BKKBN: Program "Jo Kawin Bocah" pacu inovasi KB di Indonesia
Baca juga: Kepala BKKBN apresiasi komitmen TNI tangani stunting
Baca juga: Kepala BKKBN: Perpres 72/2021 bantu pemda turunkan stunting signifikan
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023
