Heru paparkan soal stunting hingga RDF saat evaluasi di Kemendagri

10 Agustus 2023 18:56 WIB

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menjalankan evaluasi kinerja di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza/aa.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memaparkan penanganan stunting atau tengkes hingga pengelolaan sampah berbasis "Refuse Derived Fuel" (RDF) saat evaluasi kinerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

"Ya antara lain tadi ditanya soal stunting dan kemiskinan. Kemudian berikutnya (ditanyakan) yang saat ini ramai. Iya (penyetopan ITF Sunter) itu," kata Heru usai evaluasi kinerja di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis.

Heru mendapatkan sekitar 22 pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan. Setiap evaluator (penilai) memberikan dua pertanyaan.

"Kami diberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang telah kami sampaikan. Tadi ada 11 evaluator, berarti ada sekitar 22 pertanyaan yang ditanyakan," ujar Heru.

Baca juga: Pembangunan ekonomi di Jakarta harus utamakan lingkungan berkelanjutan

Evaluasi tersebut secara rutin dilakukan setiap tiga bulan. Capaian kinerja yang dipaparkan dalam rapat evaluasi tersebut juga terkait kemiskinan, penanganan banjir dan penertiban kabel.

Selain itu, Heru juga memaparkan capaian kinerja tiga bulan terakhir khususnya pada aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, tim penilai Itjen Kemendagri memberikan masukan dan saran untuk peningkatan kinerja.

"Tim penilai ada yang memberikan saran. Saran tersebut kami terima, termasuk juga tadi terkait dengan penanganan banjir, supaya jangan lupa mengeruk kali yang kecil-kecil di utara," katanya.

Baca juga: Pemprov DKI panggil pemilik kabel semrawut di Jakarta

Dia juga mendapatkan pertanyaan terkait penanganan sampah di Jakarta. "Kemudian RDF yang lagi ramai-ramainya. Saran-saran tim penilai bagus-bagus semua," kata Heru.

Adapun penerapan RDF untuk pengurangan sampah, kata Heru, Itjen Kemendagri mempercayakan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Mereka mengikuti kebijakan Pemprov DKI. Kebijakannya diserahkan kepada Pemprov DKI karena Pemprov DKI yang tahu, seperti Singapura juga sudah lebih dulu membangun RDF," ujar Heru.