Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) bukan hanya soal penyerapan anggaran tetapi harus bisa meningkatkan prestasi peserta didik.
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan bahwa KSP terus mengawal pencairan anggaran PIP tahun 2023 guna memenuhi harapan Presiden Joko Widodo agar program tersebut bisa menyediakan akses pendidikan sekaligus meningkatkan taraf hidup peserta didik.
“Kalau mau dilihat lebih jauh setelah peserta didik lulus, bagaimana prestasinya. Hal ini termasuk di mana mereka bekerja dan seberapa besar manfaat yang diterima dapat meningkatkan taraf hidup mereka,” kata Abetnego dalam keterangan tertulis KSP pada Jumat (11/8).
Baca juga: Kemendikbud: Penerima Program Indonesia Pintar 2023 capai 6,78 juta
Baca juga: KSP: Pendampingan sekolah diperlukan dalam pelaksanaan PIP
Abetnego, yang sedang melakukan monitoring pencairan anggaran PIP 2023 di Batam, Kepulauan Riau, meminta operator sekolah tidak lagi dibebani untuk mengonfirmasi ulang ke orang tua siswa terkait pencairan dana PIP.
Menurut dia, sistem teknologi perbankan yakni Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), harusnya dapat mempermudah operator PIP di sekolah.
“Jadi konfirmasi terkait siapa saja peserta didik yang telah melakukan aktivasi di perbankan bisa dilakukan secara otomatis,” kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia KSP itu.
KSP melakukan monitoring pencairan anggaran PIP 2023 di dua sekolah di Batam yaitu SMPN 27 dan SMKN 5, dengan didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Andi Agung.
Berdasarkan hasil monitoring KSP, anggaran PIP yang dikembalikan ke kas negara pada 2022 sebesar Rp250 miliar. Menanggapi temuan itu, KSP mendorong PIP 2023 dapat disalurkan secara maksimal dan tepat waktu.
Baca juga: Ditjen Pendis pastikan dana PIP madrasah Rp1,3 triliun telah cair
Baca juga: 8.772 pelajar di Bangka menerima bantuan Program Indonesia Pintar
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
