Bank Indonesia (BI) menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan.Jadi, hampir tidak ada perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan
"Jadi, kami mengembangkan proyek untuk mempromosikan inklusi ekonomi dan keuangan di pedesaan dan perkotaan," kata Kepala Departemen Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Yunita Resmi Sari dalam Seminar OJK tentang Inklusi Ekonomi yang digelar Bank Indonesia, Jakarta, Kamis.
Dalam seminar yang diadakan sebagai bagian dari rangkaian acara Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (AFMGM), Yunita menyampaikan bahwa kesenjangan tingkat inklusi dan tingkat literasi keuangan di perkotaan dan pedesaan sangat kecil.
"Jadi, hampir tidak ada perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan," katanya.
Namun, jika dibedakan antara provinsi satu dengan lainnya, terdapat kesenjangan yang besar antara provinsi dengan tingkat inklusi keuangan tertinggi dan provinsi dengan tingkat inklusi keuangan terendah.
Hal itu bisa dihat dari penggunaan metode pembayaran QRIS di Indonesia yang telah mencapai sekitar 36 juta. Jika dibedakan berdasarkan wilayah, Pulau Jawa tercatat mendominasi penggunaan QRIS secara keseluruhan.
Sementara itu, survei global pada 2021 menunjukkan bahwa 70 persen orang dewasa di Indonesia tidak memiliki rekening bank karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk ditabung.
"Mereka tidak punya uang, oleh karena itu mereka tidak punya rekening bank," kata Yunita.
Oleh karena itu, untuk mempromosikan inklusi keuangan, langkah yang dilakukan Bank Indonesia adalah dengan memberdayakan masyarakat sehingga mereka menjadi inklusif secara ekonomi.
Untuk memberdayakan masyarakat, Bank Indonesia bekerja sama dengan akademisi dan LSM agar mereka menjadi fasilitator guna menilai potensi ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, Bank Indonesia juga memfasilitasi peningkatan kapasitas.
Setelah masyarakat berhasil membuat aktivitas ekonomi mereka sendiri, Bank Indonesia membantu menyediakan akses bagi masyarakat untuk masuk ke pasar, baik pasar konvensional, retail maupun pasar digital.
BI juga memfasilitasi akses ke jasa keuangan, selain melakukan pengawasan dan evaluasi, termasuk evaluasi terhadap aktivitas ekonomi yang tercermin dari tingkat penjualan dan omzet kelompok masyarakat yang mereka berdayakan.
Melalui proyek pemberdayaan masyarakat tersebut, Bank Indonesia mencatat bahwa 100 persen dari kelompok masyarakat yang mereka berdayakan telah memiliki aktivitas usaha masing-masing dan menjual produk-produk mereka ke e-commerce. Penghasilan mereka juga secara signifikan meningkat.
Baca juga: BI: AFMGM wujudkan kolaborasi ASEAN jaga stabilitas ekonomi kawasan
Baca juga: Gubernur BI soroti tiga poin bauran kebijakan untuk dorong pertumbuhan
Pewarta: Katriana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2023
