Wakil Ketua MPR: Hapus stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB

25 Agustus 2023 19:13 WIB

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/ Anita Permata Dewi.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa upaya untuk menghapus stigma dan diskriminasi kepada para penderita tuberkulosis (TB) harus konsisten dilakukan.

"Upaya menghapus stigma dan diskriminasi yang dihadapi para penderita tuberkulosis (TB) harus konsisten dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, sejumlah tantangan yang dihadapi pasien dalam pengobatan TB harus segera dijawab dengan solusi yang tepat agar Indonesia segera terbebas dari TB.

Saat ini, Indonesia berada pada posisi ke-2 kasus TB terbanyak di dunia setelah India. Estimasi kasus TB di Indonesia sebanyak 969.000 kasus.

Insiden TB di Indonesia sebesar 354 per 100.000 penduduk artinya dari 100.000 orang akan ada 354 yang menderita TB. Angka pengobatan TB sebesar 85 persen yang tercatat saat ini masih di bawah target yaitu 90 persen.

Diakui Kementerian Kesehatan, stigma dan diskriminasi terhadap pasien TB masih menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam proses pengobatan.

Lebih lanjut, Lestari menekankan bahwa tantangan yang dihadapi pasien TB harus disikapi semua pihak dengan serius karena tidak semata-mata masalah kesehatan.

"Dukungan dalam bentuk bantuan psikologis terhadap pasien harus dikedepankan," tambah Lestari.

Upaya-upaya sosialisasi masif terkait identifikasi dan penanganan TB di tanah air harus dilakukan agar pemahaman masyarakat terkait TB terus meningkat untuk mendukung akselerasi penanganan TB di Indonesia.

Dia sangat berharap kolaborasi kuat antarkementerian dan lembaga serta masyarakat dan komunitas tercipta dalam setiap upaya akselerasi pembangunan sektor kesehatan.

Baca juga: MPR: Kunci pembangunan SDM adalah pendidikan dan kesehatan
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Kerakyatan dan permusyawaratan wujud dari demokrasi
Baca juga: Wakil Ketua MPR dukung pola pendidikan Pancasila yang lebih baik