Menko: Sinergi pemerintah daerah dan pusat dukung inflasi terkendali
Menko: Sinergi pemerintah daerah dan pusat dukung inflasi terkendali
31 Agustus 2023 16:15 WIB
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023 yang dipantau virtual di Jakarta, Kamis (31/8/2023). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Berkat sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun Bank Indonesia, inflasi Indonesia dapat terkendali dan kembali dalam rentang target sasaran sesuai dengan APBN tiga plus minus satu persen
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sinergi pemerintah daerah dan pusat yang efektif membawa upaya bersama mampu memastikan inflasi terkendali.
"Berkat sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun Bank Indonesia, inflasi Indonesia dapat terkendali dan kembali dalam rentang target sasaran sesuai dengan APBN tiga plus minus satu persen," kata Menteri Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023 yang dipantau virtual di Jakarta, Kamis.
Airlangga menuturkan inflasi pada Juli 2023 tercatat 3,08 persen secara year on year, dan angka inflasi tersebut lebih baik dibandingkan sejumlah negara G20 lainnya, seperti India yang sebesar 7,44 persen, Inggris 6,8 persen, Italia 5,9, dan Uni Eropa 5,3.
Inflasi pangan juga terkendali atas kerja sama Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dilakukan sepanjang tahun di berbagai daerah.
Airlangga mengatakan kebijakan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, dengan disertai kebijakan fiskal moneter dan sektor riil memastikan inflasi terkendali dalam rentang sasaran, dan salah satu langkah yang telah diupayakan yaitu penguatan cadangan pangan pemerintah utamanya beras dan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Cadangan beras per 30 Agustus 2023 yang dilaporkan Bulog sebanyak 1,5 juta ton sehingga dengan adanya pengadaan lagi, diharapkan sampai akhir tahun relatif aman untuk pasokan.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan beras periode Maret sampai Juni untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan sebesar 10 kg per KPM per bulannya.
Dari segi sinergi antar kementerian, di tingkat pusat sampai dengan 31 Juli 2023, realisasi belanja kementerian/lembaga yang mendukung pengendalian inflasi mencapai Rp47,03 triliun atau 37,12 persen dari total pagu Rp126,68 triliun. Kementerian/lembaga yang telah merealisasikan anggaran dalam budget tagging pengendalian inflasi antara lain Kementerian Sosial, Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan.
Beberapa pelajaran yang didapati dalam pengendalian inflasi yakni sinergi kerja sama kementerian/lembaga dan daerah semakin kuat, kerja sama perdagangan antar daerah, integrasi hulu hilir pemanfaatan teknologi serta data secara akurat dan secara online melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok.
