Menkes: Konsep integrasi layanan kesehatan digagas dokter RI pada 1969

Konsep layanan kesehatan primer itu diimplementasikan juga oleh Leimena tahun 1969 dengan membuat yang namanya puskesmas

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan konsep integrasi layanan kesehatan telah digagas sejak 1969 oleh dokter Indonesia, Johannes Leimena, sebelum diadopsi dunia melalui Deklarasi Alma Ata di Kazakhstan pada 1978 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2015.

"Konsep layanan kesehatan primer itu diimplementasikan juga oleh Leimena tahun 1969 dengan membuat yang namanya puskesmas," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin pada peluncuran Program Integrasi Layanan Primer Kesehatan dan Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan Leimena juga menggagas konsep "jaga sehat" setahun sebelumnya, sebagaimana yang saat ini tertuang dalam SDGs poin ketiga yakni ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages (menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia).

Konsep tersebut, kata dia, salah satunya diwujudkan Leimena dalam bentuk puskesmas, sebagai layanan primer kesehatan yang menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

Baca juga: Kemenkes luncurkan Integrasi Layanan Primer Kesehatan

Oleh karena itu melalui Program Integrasi Layanan Primer Kesehatan, sambungnya, lanjutnya, Kemenkes berupaya merevitalisasi peran puskesmas kepada khitahnya sebagai layanan primer kesehatan yang mempromosikan hidup sehat dan mencegah penyakit.

"Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, gak ada tuh kata-kata to cure sick people (untuk mengobati orang sakit)," ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Menkes menjelaskan Program Integrasi Layanan Primer Kesehatan diwujudkan dengan memperkuat sekitar 10.000 puskesmas yang berada di lingkup kecamatan, sekitar 85 .000 puskesmas pembantu yang berada di kelurahan, serta sekitar 300.000 posyandu yang berada di lingkup desa dengan pelayanan yang sesuai standar.

Pelayanan tersebut, kata dia, disesuaikan dengan siklus hidup manusia, yang dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, yang tersedia di seluruh fasilitas layanan kesehatan

"Supaya kita semua bisa memperoleh layanan akses kesejahteraan, jadi posyandu tidak hanya untuk bayi dan balita saja. Orang dewasa dan lansia juga bisa ke posyandu," tutur Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Integrasi layanan kesehatan digital paling lambat Desember 2023

Upaya Integrasi Layanan Kesehatan, lanjutnya, didukung dengan edukasi masyarakat melalui digitalisasi informasi, baik melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram, maupun secara pribadi melalui Whatsapp (WA).

Selain itu pihaknya juga berupaya untuk bekerja sama dengan Google memberikan tanda di peta lokasi, agar para petugas fasyankes dapat menemukan lokasi warga yang memiliki masalah kesehatan.

Kemudian Kemenkes juga memperkuat para kader posyandu dengan mengadakan re-edukasi, serta memberikan insentif kepada mereka. Kemenkes juga memperkuat seluruh fasyankes dengan peralatan skrining dasar.

"Saya rasa kalau semua itu kita lakukan dengan baik, seharusnya kita bisa membuat masyarakat Indonesia lebih sehat, dan kemudian kita bisa membuat Indonesia pindah ke kelompok negara maju pada saat bonus demografi nanti," ucap Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Sembilan daerah jadi percontohan integrasi layanan kesehatan primer