"Saya tidak menemukan tahun ini ada forum atau kesempatan massal bagi masyarakat sipil untuk bisa memberi masukan,” kata Dinna, pendiri think-tank independen Synergy Policies, di Jakarta, Kamis.
Dinna mengatakan para pemimpin ASEAN harus mengingat kembali organisasi kawasan itu tidak dibentuk hanya sebagai wadah dialog antara para pejabat pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil tertentu, tetapi juga seluruh masyarakat ASEAN.
Menurut Dinna, ASEAN semakin jauh dalam melaksanakan Piagam ASEAN. Piagam ASEAN, yang ditandatangani pada 20 November 2007, memiliki beberapa tujuan, salah satunya meningkatkan interaksi antar masyarakat negara anggota ASEAN dan interaksi antara masyarakat dengan organisasi ASEAN.
Baca juga: Sukseskan KTT ASEAN, Pemkot Jaktim minta pengusaha terapkan WFH
Organisasi masyarakat sipil Asia Tenggara pada Kamis merilis pernyataan bersama menjelang KTT ke-43 ASEAN yang akan diselenggarakan pada 5-7 September di Jakarta.
Grup yang terdiri atas akademisi, think-tank, aktivis, para pemuda, dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia dan Asia Tenggara itu menyampaikan keprihatinan mendalamnya terhadap ASEAN yang makin tidak sesuai dengan tujuan Piagam ASEAN.
Menurut mereka, para pemimpin ASEAN mengklaim telah melibatkan masyarakat sipil, tetapi kenyataannya tidak demikian. ASEAN justru tumbuh menjadi entitas yang elitis dan berpusat kepada negara dibandingkan entitas yang berpusat pada masyarakat
Para pemimpin ASEAN selama ini “memusatkan ASEAN” untuk mencapai konsensus di antara para pemimpin saja dan tidak mencapai tujuan sentralitas ASEAN, katanya.
"Kami menyerukan agar KTT ke-43 ASEAN dapat mengatasi tantangan ini di tengah dinamika global saat ini," tulis kelompok itu
Baca juga: Indonesia siap gelar ASEAN Indo Pasific Forum
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
