• Beranda
  • Berita
  • Indonesia serahkan tongkat keketuaan ASEAN ke Laos

Indonesia serahkan tongkat keketuaan ASEAN ke Laos

7 September 2023 17:21 WIB
Indonesia serahkan tongkat keketuaan ASEAN ke Laos
Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berfoto bersama dengan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone dan Ibu Vandala Siphandone sebelum acara Gala Dinner KTT ke-43 ASEAN di Hutan Kota Plataran, Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2023). ANTARA FOTO/Media Center KTT ASEAN 2023/Aditya Pradana Putra/pras. (ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA)
Indonesia menyerahkan tongkat estafet keketuaan ASEAN kepada Laos setelah Jakarta resmi menyelesaikan Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 Perhimpunan Bangsa-Bangsa (KTT ASEAN) 2023 dan KTT lainnya di Jakarta, Kamis.

Serah terima keketuaan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone dalam upacara penutupan KTT ASEAN 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa KTT ASEAN 2023 yang digelar selama tiga hari itu menghasilkan 90 dokumen dan sejumlah kesepakatan konkret dengan negara mitra.

Jokowi menyebut bahwa para peserta KTT ASEAN 2023 juga menunjukkan optimisme dan energi yang positif selama forum tiga hari itu.

“Ini menguatkan harapan dan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan, mewujudkan kawasan yang damai, stabil dan sejahtera,” ujar Jokowi.
Baca juga: ASEAN berkomitmen perkuat ketahanan ekonomi kawasan

Meski telah menyerahkan tongkat estafet keketuaannya kepada Laos, Indonesia tetap akan melanjutkan tugasnya sebagai ketua ASEAN hingga akhir tahun ini sebelum resmi berpindah pada Laos awal tahun depan.

KTT ke-43 ASEAN dan pertemuan puncak terkait lainnya digelar di Balai Sidang Jakarta pada 5-7 September.

Selain dihadiri para pemimpin negara anggota ASEAN, pertemuan puncak kali ini juga dihadiri negara-negara mitra dari luar kawasan.

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris, Perdana Menteri China Li Qiang, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov bergabung dalam forum tiga itu bersama dengan para pemimpin negara-negara mitra lainnya, termasuk Jepang, Korea Selatan, India, Kanada, dan Australia.
Baca juga: Moeldoko: "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth" bukan hanya slogan

Sementara itu, Myanmar masih tak dilibatkan dalam pertemuan puncak maupun aktivitas-aktivitas formal organisasi kawasan tersebut dalam dua tahun terakhir ini menyusul kesepakatan ASEAN untuk tetap mengecualikan junta militer yang tak kunjung melaksanakan Konsensus Lima Poin yang telah disepakati.

Konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, serta menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

Pada KTT ke-43 ASEAN, para pemimpin negara sepakat untuk tidak mengizinkan Myanmar memimpin blok tersebut pada 2026 sesuai jadwal semula sehingga posisinya akan digantikan oleh Filipina.

Keketuaan ASEAN diberikan bergilir secara alfabetis (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam).
Baca juga: Indonesia undang Bangladesh dan Kepulauan Cook dalam KTT EAS

KTT ASEAN 2023 menghasilkan sejumlah dokumen, baik berupa deklarasi maupun pernyataan bersama para pemimpin, tentang beberapa isu regional dan global, di antaranya soal peningkatan ekonomi dan pembangunan di kawasan, ketahanan pangan, dan masalah Laut China Selatan.

Beberapa dokumen yang disepakati pada KTT ke-43 ASEAN, di antaranya ASEAN Concord ke-4 sebagai fondasi penyusunan Visi ASEAN 2045, deklarasi tentang perlindungan dan pendidikan anak usia dini di Asia Tenggara, deklarasi tentang ketahanan berkelanjutan, penguatan ketahanan pangan dan nutrisi dalam respons terhadap krisis, dan deklarasi tentang ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan.

Terkait Laut China Selatan yang disengketakan, beberapa negara anggota ASEAN menyampaikan kekhawatirannya terhadap reklamasi lahan, aktivitas, dan berbagai insiden serius di perairan tersebut, termasuk tindakan yang membahayakan keselamatan semua orang, kerusakan lingkungan laut.

Para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya penerapan Deklarasi Perilaku Para Pihak (DOC) secara penuh dan efektif secara keseluruhan, perlunya menjaga dan mendorong lingkungan yang kondusif bagi perundingan tata perilaku (Code of Conduct/COC) di Laut China Selatan.

Para pemimpin ASEAN juga menegaskan kembali pentingnya menegakkan hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.

Baca juga: Sentralitas ASEAN dan sikap AS-China
Baca juga: ASEAN sepakat tegakkan Konvensi Hukum Laut 1982
 

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2023