“Kebijakan WFH mampu mengurangi mobilitas warga dan menurunkan penggunaan transportasi pribadi dari kota penyangga, seperti Depok, Bekasi dan Tangerang ke Jakarta,” kata Direktur Eksekutif KPBB Safrudin Ahmad di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kebijakan WFH berpengaruh signifikan terhadap pengurangan emisi karbon dari kendaraan pribadi yang mayoritas masih menggunakan mesin bakar atau internal combustion engine (ICE).
Oleh karena itu, lanjutnya melalui keterangan tertulis, pemerintah agar terus mendorong kendaraan hybrid maupun kendaraan listrik berbasis baterai sebab hal itu sama sekali tidak merugikan negara maupun masyarakat. Bahkan, hal itu bisa menjadi penjaga kesadaran semua pihak akan gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
Dikatakannya, meskipun pembangkit listrik di sini masih banyak menggunakan batu bara, tetap saja hitung-hitungan emisi per kilometer yang dihasilkan kendaraan listrik dan hybrid lebih rendah dibandingkan kendaraan bermesin bakar atau internal combustion engine/ICE.
Kendaraan listrik berbasis baterai, menurut dia memang masih menghasilkan jejak karbon atau emisi apabila setiap hari diisi ulang dengan listrik yang mayoritas berasal dari pembangkit bertenaga batu bara.
“Namun, berdasarkan perhitungan KPBB, emisinya tetap bisa lebih rendah sekitar 28 persen per km ketimbang kendaraan ICE biasa,” kata Ahmad yang juga sebagai Ketua Forum Udara Bersih Indonesia (FUBI) itu.
Dia menyatakan pada saat 4 unit atau setara dengan 1,6 GigaWatt PLTU Suralaya dalam posisi shutdown sejak 29 Agustus, polusi udara pada 30-31 Agustus tetap tinggi.
“Aksi pembenahan terhadap sektor transportasi tetap memiliki urgensi paling tinggi,” katanya.
Baca juga: Pengamat UI: Penanganan polusi udara Jakarta harus holistik
Baca juga: Pemkot Jaksel mulai operasikan "water mist" buatan BRIN
Baca juga: DKI perluas jangkauan layanan uji emisi demi sehatkan udara
Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
