Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah memanggil Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) untuk memeriksa kasus pungli antrean subsidi pangan murah di Jakarta Utara.kalau aparat saya tindak tegas
"Katanya ada pungli, saya cek. Yang pungli itu siapa, kalau aparat saya tindak tegas," kata Heru di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin.
Heru menyebut pihaknya juga menerima protes dari masyarakat yang mengantre subsidi pangan murah sejak Subuh.
Sehingga, Heru meminta warga untuk memulai antrean pukul 07.00 WIB serta antrean akan dibuka pukul 08.00 WIB.
"Katanya masyarakat antre jam 4 pagi. Memang pas saya ke Muara Angke kan ada juga, tapi kan kita minta kalau buka jam 8, datang jam 7 pagi. Itu masukan bagus, kan tidak hanya di Koja saja, kemarin juga ada di beberapa tempat," jelas Heru.
Anggota Komisi B DPRD DKI Suhud Alynudin mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindak tegas pelaku pungutan liar (pungli) subsidi pangan murah di kawasan Jakarta Utara.
"Saya harap Pak Gubernur (Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono) segera membenahi carut-marut pembagian subsidi pangan bagi masyarakat," kata Suhud dalam Rapat Paripurna DPRD DKI di Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan itu, Suhud memutar rekaman suara dari telepon genggam miliknya yang terdengar percakapan seseorang diduga melakukan pungutan liar tersebut memasang harga Rp20 ribu hingga Rp50 ribu dalam antrean subsidi pangan.
Dia menambahkan rekaman itu didapat dari laporan warga yang ada di lapangan kawasan Jakarta Utara yakni RW 07 Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading baru-baru ini.
Baca juga: DPRD desak DKI tindak pelaku pungli pangan murah di Jakarta UtaraBaca juga: DKI sebar pangan murah ke ratusan titik di Ibu Kota
Baca juga: Jakbar beri pelatihan olahan pangan bagi warga
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023