Persoalan Zakat ASN sebelumnya sempat menjadi polemik karena terdapat pihak pro dan kontra. "Itu masih dibahas oleh MUI. Kami menunggu," kata Jaja usai konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional Baznas 2018 di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan jika ada fatwa MUI soal zakat ASN maka akan menjadi pijakan dalam memberlakukan peraturan zakat bagi pegawai negara.
Dengan begitu, dia mengatakan undang-undang soal zakat ASN juga akan memakan waktu lagi seiring waktu tunggu terbitnya fatwa MUI soal zakat bagi pegawai negeri sipil.
Baca juga: Menag: Pemerintah tidak ambil untung dari zakat
Baca juga: Menag: zakat ASN harus penuhi empat syarat
Baca juga: Mahfud: Zakat ASN tidak perlu Perpres
Baca juga: Presiden: Jangan polemikkan peraturan fasilitas zakat ASN
Saat ini, kata dia, Baznas bekerja sama dengan unsur pemerintah, lembaga amil zakat dan pihak terkait melakukan komunikasi dan diskusi terkait zakat bagi ASN.
Pada hakikatnya, kata dia, setiap pihak agar terlibat dalam penyusunan undang-undang pengumpulan zakat ASN.
Intinya, lanjut dia, agar segala lapisan masyarakat turut berkontribusi dalam menggali potensi zakat di Indonesia yang sangat besar.
"Bagaimana menggali potensi zakat yang ada agar optimal, seluruh komponen zakat bisa turut serta," katanya.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2018
